Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Ketua DPR RI Dr. (H. C.) Puan Maharani meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mencermati angka putus sekolah akibat pandemi Covid-19. Efektivitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat pandemi juga mengharuskan pemerintah membenahi infrastruktur agar merata di seluruh daerah.
Disampaikan Puan Maharani peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 yang mengambil tema ‘Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar’ merupakan momentum tepat untuk memetakan persoalan dan menghadirkan solusi penyebab anak putus sekolah pada masa pandemi. “Apakah karena terkendala pembelajaran jarak jauh (infrastruktur), atau anak berhenti sekolah karena persoalan ekonomi keluarga akibat pandemi,” ujar Puan Maharani, Minggu 2 Mei 2021, dalam siaran persnya.
Dikatakan Puan Maharani, mengingat pandemi Covid-19 masih berlangsung dan pembelajaran jarak jauh masih mungkin diterapkan di sekolah-sekolah. Karenanya, Kemendikbud Ristek diminta untuk melakukan pembenahan insfrastruktur kegiatan belajar mengajar.
Baca Juga: Di Larang Masuk, WNA India dan WNA Lakukan Lawatan ke India
Ditegaskan Puan Maharani, pemerataan infrastruktur pembelajaran jarak jauh adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi pemerintah. “Agar merata dan tidak terjadi kesenjangan infrastrukur PPJ atau online antar daerah dan wilayah,” ungkap politisi PDI-Perjuangan tersebut.
Dikatakan Puan Maharani, selain kesiapan dan pemerataan infrastruktur pembelajaran jarak jauh, Kemendikbud Ristek juga diminta menguji efektivitasnya, serta kualitas tenaga pendidik, peserta didik, dan materi pembelajarannya. Hal tersebut harus dilakukan untuk mencegah semakin lebarnya kesenjangan pendidikan, terutama pada masa PJJ yang mensyaratkan infrastruktur digital, akses internet, serta perangkat pendukung lainnya.
Baca Juga: Daud Achmad, Jangan Sampai Indonesia Seperti India
“Perlu menguji efektivitas belajar online selama ini. Bila tidak ada tindakan, maka kesenjangan pendidikan bisa semakin lebar. “Karena pendidikan adalah hak, kebutugan dasar, dan harus mampu mewujudkan national and charachter building,” pungkas Puan Maharani. (heriyanto)***
