Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Upaya menciptakan stabilitas serta tegaknya supremasi hukum dengan upaya pembinaan penyuluhan, advokasi dan bantuan hukum menjadi rencana strategis kebijakan bidang hukum Kabupaten Kuningan.Sosialisasi peraturan daerah akan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat lebih baik.
Demikian disampaikan Bupati Kuningan Acep Purnama pada kegiatan Penyuluhan Hukum Pada Desa-Desa di Hotel Prima Resort Sangkanurip, Cigandamekar.
“Pemerintah daerah berupaya mengadakan penyuluhan hukum peraturan daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah,” jar Acep Purnama.
Baca Juga: Tingkat Kepatuhan Masyarakat Menjalankan Prokes Turun
Baca Juga: Drama Korea Hyena, Pengacara Berprinsip Maju Tak Gentar Membela Yang Bayar
Dikatakan Acep Purnama, pelaksanaan program pembangunan Kuningan sebagaimana tertuang dalam rencana strategis kebijakan bidang hukum. Diantaranya melaksanakan interaksi yang terkoordinasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam merumuskan kebijakan bagi upaya menciptakan stabilitas serta tegaknya supremasi hukum dengan upaya pembinaan penyuluhan, advokasi dan bantuan hukum.
Dalam rangka terwujudnya ketertiban, Acep Purnama menyampaikan terkait pendirian bangunan gedung harus dilaksanakan berdasarkan izin mendirikan bangunan. “Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. IMB diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten kecuali bangunan gedung fungsi khusus penerbitannya menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat,” ujar Acep Purnama.
Dalam pemberian pelayanan IMB kepada masyarakat menurut Acep Purnama, perlu di tunjang dengan pembiayaan yang memadai. Pembiayaan akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan perizinan yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dl lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya untuk me-minimalisir dampak negatif dari pemberian izin.
Baca Juga: Drama Korea To All the Guys Who Loved Me, Kisah Cinta Segitiga Tak Terduga
