Kata Djamu Kertabudi tentang 270 Kades Kabupaten Bandung Bimtek di Kuta Bali

22 Desember 2021, 08:00 WIB
Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Nurtanio Bandung Djamu Kertabudi. /Istimewa/

PORTAL BANDUNG TIMUR - Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Nurtanio Bandung Djamu Kertabudi menyikapi pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) para kepala desa asal Kabupaten Bandung di Bali. Pelaksanaan  bimtek itu sebagai proses penyadaran dan pemahaman publik terhadap fenomena politik dan pemerintahan  khususnya di Kabupaten Bandung tampak memiliki intensitas yang kian tumbuh dan berkembang. 

"Hal ini ditandai sejauh mana partisipasi publik dalam menyuarakan pendapat atau pandangannya terhadap kondisi eksisting yang ditimbulkan oleh kebijakan daerah yang dinilai bernuansa kontroversi," kata Djamu Kertabudi, kepada Portal Bandung Timur. 

Disamping itu, lanjut Djamu Kertabudi, pelaksanaan bimtek itu berkaitan dengan keterbukaan informasi publik melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten  Bandung mendorong publik untuk berkiprah di dalamnya dengan antusiasme yang tinggi. 

Baca Juga: Omicron Dalam Sepekan Naik 8X Lipat, dari 7.900 Kasus Jadi 62.342 Kasus

"Akhir-akhir ini berbagai isu kebijakan muncul di media terutama medsos mengkritisi kebijakan daerah yang dinilai publik bernuansa kontroversi," ujarnya.

Salah satunya yang terakhir ini adalah tentang penyelenggaraan Bimtek para Kades se-Kabupaten  Bandung di Bali. "Bahkan rundown acaranya tengah menjadi viral. Hampir semua netizen menimpali senada hal ini dengan rasa ketidaksetujuannya, bahkan dikaitkan dengan keterpurukan  kondisi ekonomi masyarakat sebagai dampak wabah Covid-19," tuturnya.

"Bila dihubungkan dengan kondisi pandemi Covid-19 ini saja, kiranya semua pihak akan memiliki pandangan sama. Artinya akan lebih elok penyelenggaraan bimtek ini di daerah sendiri dengan berbagai argumen yang memadai," imbuhnya.

Namun, kata Djamu Kertabudi,  secara proporsi kiranya hal ini perlu dibahas dari sisi yang berbeda, sehingga pemahaman  komprehensif dapat tumbuh secara jernih. Antara lain harus memperhatikan Undang-Undang  No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam konteks pengembangan  otonomi daerah di Indonesia, sebagai instrumen utama adalah terciptanya hubungan pusat dan daerah, serta antar daerah itu sendiri dengan prinsip

"interelasi dan interdependensi" (saling keterkaitan dan kertergantungan). Maka dari itu, pola kolaborasi antar daerah perlu dijalin semestinya," katanya. 

Baca Juga: Hukuman Mati Menanti Pelaku Rudapaksa 13 Santriwati

Kemudian, kata Djamu Kertabudi,  baik tingkat nasional maupun daerah kondisi  ekonomi sebagai dampak wabah Covid-19 ini secara masif terjadi keterpurukan. Sehingga pertumbuhan ekonomi dalam posisi minus. 

"Yang paling parah terjadi di Bali. Karena sumber utama penerimaan daerah ada di sektor pariwisata. Sehingga terdapat Pemda Kabupaten yang tidak mampu melaksanakan program pembangunan yang dibiayai APBD, bahkan untuk gaji/penghasilan ASN sekalipun dalam kondisi defisit," tuturnya.

Dengan demikian, lanjutnya,  pemerintah pusat melalui beberapa Menteri dalam forum rapat kerja dengan para Kepala Daerah, Apkasi, dan di berbagai kesempatan meminta Kepala Daerah bahwa implementasi program kunjungan kerja lebih di arahkan ke Bali, guna memberikan support dan kontribusi dalam proses  pemulihan ekonomi daerah dan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bali.

"Di Bali khususnya di Kabupaten  Badung dan Kota Denpasar terdapat Paguyuban Pedagang Asal Kabupaten Bandung yang saat ini dalam kondisi prihatin. Dengan kunjungan kerja ini diharapkan Bupati Bandung beserta para Kades dapat berkomunikasi langsung," harapnya. 

Baca Juga: Helmi Budiman, Usut Tuntas IGD Puskesmas Ambruk Karena Konstruksi Pakai Bambu

Djamu Kertabudi mengatakan, desa-desa di Bali dari sejak awal mendapat apresiasi sebagai desa mandiri dari pemerintah pusat. Sehingga kunjungan para kades Kabupaten Bandung ada unsur "comparative study" (studi banding). 

"Tidak bisa dipungkiri, bahwa kunjungan kerja ke Bali ini terdapat unsur represhing sebagai upaya penyegaran dari berbagai kesibukan memimpin daerah/desa," katanya.

Dari deskripsi yang ia ungkapkan itu,  tidaklah bermaksud menjustifikasi program ini, melainkan hanya sebagai argumen tambahan dari diskusi publik yang lagi marak kali ini. 

"Sehingga kritik konstruktif unsur publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan DPRD dapat berkembang secara obyektif rasional. Wallohu A'lam. Wassalam," pungkasnya. (neni mardiana)*** 

Editor: Heriyanto Retno

Tags

Terkini

Terpopuler