Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Jajaran Muspika Kecamatan Cileunyi bersama Tim gugus tugas Covid-19 Kecamatan Cileunyi, tak henti-henti melakukan berbagai langkah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Bahkan petugas di wilayah Desa serta pengurus warga terlibat untuk mengingatkan warganya akan untuk menjalankan protokol kesehatan, Memakai Masker, Menjaga Jarak Aman, dan Mencuci Tangan atau 3M, merupakan satu paket protokol kesehatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19.
Bahkan operasi yustisi terus digelar, termasuk memberikan sanksi tegas bagi pelanggar prokes dan membubarkan kerumunan massa dalam satu kegiatan yang berpotensi penyebaran Covid-19. Apalagi saat ini Kabupatèn Bangung masih zona merah dan diperpanjangnya PPKM Jawa-Bali.
Baca Juga: Seandainya Rp3 Miliar Dibagikan ke Seniman Budayawan, Berapa Karya Tercipta
Namun di lapangan ternyata masih saja ada warga yang melanggar prokes 3M dan 1T. Tidak menjaga jarak, tidak memakai masker bahkan berkerumun.
Menanggapi persoalan tersebut, jajaran Muspika Cileunyi sangat berharap semua elemen masyarakat, tak terkecuali untuk bahu membahu dalam upaya memutus mata rantai Covid-19 ini.
"Soal Covid-19 ini, himbauan sudah, edukasi sudah, ya terserah jika ada sejumlah masyarakat atau kelompok masyarakat melanggar prokes. Hanya ingat, sayangi diri, keluarga dan orang-orang sekitar kita," tandas Kanit Satpol PP Kecamatan Cileunyi Rosyid kepada wartawan di Cileunyi, Jumat 29 Januari 2021.
Baca Juga: Gratis, Proses Pemakaman Covid-19 di Kota Bandung Karena Pemanggul Jadi PLH
Namun demikian kata Rosyid, pihaknya tetap tak bosan bosan terus melakukan himbauan dan edukasi terhadap masyarakat agar prokes 3M dan 1T benar-benar ditegakkan. "Kita mengajak, bantulah kami dalam upaya memutus mata rantai Covid-19. Caranya tegakkan prokes," ucap Rosyid.
Hal senada dikatakan Kapolsek Cileunyi, Kompol Sururi. Menurut Sururi pihaknya pun bersama tim gugus tugas penanganan Covid-19 tak akan bosan bosannya memberikan himbauan dan edukasi serta menggelar operasi yustisi, termasuk memberikan tindakan tegas terhadap pelanggar prokes.
