Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Warga Kabupaten Bandung Jawa Barat hingga kini sudah 83 persen terlayani air bersih oleh Perusahaan Daerah Aim Minum (PDAM). Akses kebutuhan air bersih masyarakat itu kontribusinya berasal dari PDAM, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) maupun sumber air bersih yang dikelola atau dihasilkan masyarakat sendiri.
Disampaikan hal tersebut oleh Asisten Perekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung H. Marlan, bahwa hingga tahun 2020 lalu akses masyarakat untuk mendapatkan air bersih atau air minum di Kabupaten Bandung sudah mencapai 83 persen. "Kita target pada 2024 mendatang mencapai 100 persen warga mendapatkan air minum yang layak konsumsi untuk kebutuhan hidup sehari-hari,” ujar Marlan kepada Portal Bandung Timur Kamis 4 Februari 2021.
Pada 2024 mendatang itu, menurut Marlan, Pemkan Bandung mentargetkan pelayanan kepada masyarakat 100 persen sanitasi. Juga nol persen rumah tidak layak huni.
Baca Juga: Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, Jangan Takut Vaksin Covid-19 Tidak Ada Bedanya
Pemkab Bandung menurut Marlan, berharap pada 2024 itu selesai dalam pencapaian target pelayanan air bersih kepada masyarakat “Termasuk sanitasinya, saat ini sanitasi di kita sudah 85 persen," tambah Marlan.
Disampaikan Marlan, Pemkab Bandung memiliki salah satu instalasi pengolahan limbah (IPL) di Desa Cibeet Kecamatan Ibun. Namun pihaknya akan mempertanyakan, tinja yang diambil dari masyarakat, kemudian dibuangnya ke mana. "Kalau tinjanya dibuang ke sungai, ya sama saja," imbuh Marlan.
Dikatakan Marlan, tahun 2021 ini Pemkab Bandung akan membangun IPL di Soreang dengan anggaran Rp 2,6 miliar. "Mudah-mudahan selesai dalam pembangunannya. Dan berharap itu menjadi solusi. Dengan harapan, penanganan sanitasi sampai 100 persen," katanya.
Lebih lanjut Marlan mengungkapkan, masyarakat yang sudah terpenuhi kebutuhan air bersihnya yang layak, selain yang sudah mereka miliki maupun dengan cara mereka membeli air kemasan.
Baca Juga: Hetifah Sjaifudin Menyambut Baik SKB Tiga Menteri, Prinsip Bernegara Kita Bhinneka Tunggal Ika
"Pada data riilnya, sebenarnya tidak ada warga yang minum air tidak layak. Apalagi bagi masyarakat yang ada di desa-desa, sumber mata airnya masih bagus dan menggunakan air sumur. Semuanya minum air layak minum yang sudah disiapkan pemerintah maupun Pasimas dan yang ada di masyarakat. Sisanya, mereka beli air minum kemasan, terutama bagi masyarakat yang ada di kawasan perkotaan," tuturnya.
Diungkapkan Marlan rencananya pemerintah akan membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpadu di Majalaya dan sudah dilakukan kajian. Air dari hasil pengolahan IPAL terpadu tersebut, khususnya yang sudah bersih bisa didaur ulang dan dimanfaatkan warga untuk penyiraman atau hal lainnya.
"Air dari sisa pengolahan IPAL itu layak pakai untuk mencuci pakai dan mandi. Tapi tidak layak minum, untuk minum warga juga bisa menggunakan air bawah tanah," katanya.
Baca Juga: Muncul Klaster Perkantoran, Seribu Pekerja Kabupaten Bandung Jawa Barat Jadi Sasaran Rapid Tes
Dikatakan Marlan, hingga saat ini warga tak bisa hemat air. Ia pun mengingatkan bahwa air bekas mencuci itu bisa digunakan untuk penyiraman, apalagi ada mikrobanya sehingga air bisa kembali jernih.
Sumber mata air atau air baku yang dihasilkan di Kabupaten Bandung, menurut Marlan, lebih dari cukup untuk kebutuhan masyarakat. "Sumber air di Gambung Kabupaten Bandung saja yang mencapai 600 liter per detik bisa mengairi kebutuhan air sampai Cimahi, termasuk sumber air di Sukaresmi Ciwidey dengan debit air mencapai 2000 liter per detik,” ujar Marlan.
Hanya saja menurut Marlan yang menjadi kendala adalah investasinya ketika akan mengambil air dari mata air tersebut. Hingga saat ini belum terpecahkan.
Menurutnya, penyaluran air di Sukaresmi Ciwidey harus melewati Kabupaten Bandung Barat karena mengikuti sistem grafitasi, bukan sistem pompa. "Jadi muter lewat Cililin dalam menyalurkan airnya. Di daerah kita itu merupakan daerah pegunungan, sehingga menyesuaikan kontur tanah," pungkas Marlan. (neni mardiana)***
