Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Jelang Hari Raya Keagamaan atau Idul Fitri 1442 Hijriyah, Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kabupaten Bandung terus sampaikan aspirasi anggotanya ke pihak pengusaha. Pengusahan diharapkan memenuhi hak buruh mendapatkan uang Tunjangan Hari Raya (THR) maksimal paling telat 7 hari sebelum hari H Idulfitri atau 1 Syawal 1442 H.
Disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kabupaten Bandung Suharyono, pihaknya terus menyampaikan aspirasi anggotanya yang tergabung dengan organisasi serikat pekerja. Salah satu yang dilakukan pihaknya mengingatkan pengusaha tentang hak pekerja menjelang Lebaran atau Idul Fitri.
"Jika diduga melakukan pelanggaran, artinya perusahaan tidak mengacu pada aturan yang berlaku terkait pelaksanaan pembayaran THR bagi para pekerja/buruhnya. Kami berharap pembayaran THR paling lambat 7 hari sebelum Lebaran Idulfitri," kata Suharyono didampingi pengurus SPN Kabupaten Bandung lainnya, Ade Sumarno kepada Portal Bandung Timur di ruang kerjanya, Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Rabi 28 April 2021.
Baca Juga: Setelah 30 Tahun tertidur, Stasiun Kereta Api Garut Akan Kembali Beroperasi
SPN juga tidak berharap para pengusaha membayar THR kepada para buruhnya dengan cara dicicil. Apalagi pembayarannya sampai melewati Idulfitri.
"Kalaupun ada rencana pembayaran THR dicicil harus ada musyawarah antara pihak pengusaha dengan para pekerja. Tapi kami berharap, para pengusaha membayar THR 100 persen, karena satu-satunya pendapatan para buruh setiap jelang Idulfitri," tutur Suharyono.
Terkait pihak perusahaan harus membayar THR kepada para pekerjanya, lanjut Suharyono, merujuk pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2021 bagi pekerja/buruh di perusahaan. Selain itu menindaklanjuti perihal surat dari Gubernur Jabar yang ditujukan kepada bupati dan wali kota se Jawa Barat terkait pelaksanaan pemberian THR keagamaan bagi pekerja/buruh tertanggal 14 April 2021.
"Terakhir, Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna mengeluarkan surat edaran nomor : 841.4/918-DISNAKER/IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan," ungkapnya
Baca Juga: Sahrul Gunawan Dari Pemain Sinetron, Presenter dan Penyanyi, kini Wakil Bupati Bandung
Selain menyikapi persoalan THR, Suharyono juga turut menyoal jelang Hari Raya May Day atau Hari Buruh Sedunia yang jatuh pada 1 Mei mendatang. "Pada momen 1 Mei, SPN akan tetap bergerak menyuarakan aspirasi buruh, di antaranya menuntut pencabutan Undang-Undnag No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja," katanya.
Terkait penyambutan 1 Mei tersebut, katanya, dari DPP SPN dikabarkan sudah ada instruksi ke DPD SPN di semua wilayah untuk melaksanakan aksi demo guna menyampaikan aspirasi atau pendapat para buruh di muka umum.
"Tapi sampai saat ini, kami dari DPC SPN Kabupaten Bandung belum mendapatkan instruksi dari DPD SPN. Instruksi dari DPP SPN, perwakilan buruh SPN untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi di muka umum atau di sekitar lembaga pemerintahan," katanya.
Suharyono mengungkapkan dengan adanya pergerakan para buruh itu, supaya ruh pergerakan buruh tetap ada dan tumbuh. Walaupun saat ini di tengah pandemi Covid-19, para buruh tetap harus produktif.
"Kita juga terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait kondisi perburuhan maupun dalam upaya mensosialisasikan peraturan ketenagakerjaan kepada para pekerja/buruh. Karena kondisinya masih pandemi, komunkasi dengan berbagai pihak melalui sambungan daring untuk mencegah penularan wabah virus corona. Dari pihak pemerintah juga turut menyampaikan tanggapannya terkait apa yang menjadi aspirasnya," katanya. (neni mardiana)***
