Network
Kemudian, kata Djamu Kertabudi, baik tingkat nasional maupun daerah kondisi ekonomi sebagai dampak wabah Covid-19 ini secara masif terjadi keterpurukan. Sehingga pertumbuhan ekonomi dalam posisi minus.
"Yang paling parah terjadi di Bali. Karena sumber utama penerimaan daerah ada di sektor pariwisata. Sehingga terdapat Pemda Kabupaten yang tidak mampu melaksanakan program pembangunan yang dibiayai APBD, bahkan untuk gaji/penghasilan ASN sekalipun dalam kondisi defisit," tuturnya.
Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah pusat melalui beberapa Menteri dalam forum rapat kerja dengan para Kepala Daerah, Apkasi, dan di berbagai kesempatan meminta Kepala Daerah bahwa implementasi program kunjungan kerja lebih di arahkan ke Bali, guna memberikan support dan kontribusi dalam proses pemulihan ekonomi daerah dan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bali.
"Di Bali khususnya di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar terdapat Paguyuban Pedagang Asal Kabupaten Bandung yang saat ini dalam kondisi prihatin. Dengan kunjungan kerja ini diharapkan Bupati Bandung beserta para Kades dapat berkomunikasi langsung," harapnya.
Baca Juga: Helmi Budiman, Usut Tuntas IGD Puskesmas Ambruk Karena Konstruksi Pakai Bambu
Djamu Kertabudi mengatakan, desa-desa di Bali dari sejak awal mendapat apresiasi sebagai desa mandiri dari pemerintah pusat. Sehingga kunjungan para kades Kabupaten Bandung ada unsur "comparative study" (studi banding).
"Tidak bisa dipungkiri, bahwa kunjungan kerja ke Bali ini terdapat unsur represhing sebagai upaya penyegaran dari berbagai kesibukan memimpin daerah/desa," katanya.
Dari deskripsi yang ia ungkapkan itu, tidaklah bermaksud menjustifikasi program ini, melainkan hanya sebagai argumen tambahan dari diskusi publik yang lagi marak kali ini.
"Sehingga kritik konstruktif unsur publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan DPRD dapat berkembang secara obyektif rasional. Wallohu A'lam. Wassalam," pungkasnya. (neni mardiana)***
