Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dibuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempermudah masyarakat mengakses program pemerintah. Namun dalam kenyataannya masyarakat masih mendapat kesulitan untuk mengakses informasi.
"Sekarang sistem teknologi. Pengajuan masyarakat melalui SIPD, tapi sulit diakses oleh masyarakat karena faktor pemahaman masyarakat yang kurang. Jadi pengajuan/usulan dari masyarakat terhadap program pemerintah itu masih terkendala aplikasi SIPD. Banyak masyarakat yang mengaku sulit mengakses aplikasi SIPD, sehingga banyak yang ditolak dalam usulannya," kata Anggota DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan Hj. Nia Purnakania.
Hal tersebut disampaikan Nia Purnakania saat menemui kader serta masyarakat di Sekretariat PAC PDI Perjuangan Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung. Terkait keluhan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah masih sulit diakses oleh masyarakat sering diterimanya, dan masyarakat yang mengajukan atau mengusulkan sejumlah program yang digulirkan pemerintah banyak yang ditolak.
Baca Juga: Masih Ada Pohon Ganja di Gunung Karuhun
Menurut Nia Purnakania, berkaitan dengan sejumlah program pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, rumah tidak layak huni, yayasan, pertanian, industri, pendidikan, pesantren, dan program pemerintah lainnya. "Namun masyarakat masih kesulitan mengakses aplikasi SIPD tersebut," kata Nia.
Nia berharap anak-anak muda yang memahami sistem teknologi untuk mendampingi masyarakat saat mengakses aplikasi tersebut. Dengan harapan program pemerintah itu bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
"Tapi masyarakat tidak usah khawatir saat mengalami kesulitan mengakses aplikasi SIPD itu, dalam menyampaikan aspirasi bisa melalui lisan atau tulisan. Supaya masyarakat sama-sama bisa mengakses program pemerintah," tuturnya.
Baca Juga: Covid-19 Masih Mengancam, Angka Terkonfirmasi Aktif dan Positif Kembali Bertambah
Nia mengatakan, jika masyarakat tak bisa mengakses program pemerintah, dikhawatirkan tak bisa mendapatkan program pemerintah.
"Kami berharap dengan adanya reses ini, bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk itu, kita berusaha untuk mendampingi masyarakat dalam upaya mengakses program pemerintah," ujarnya.
