Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Kondisi mikro daerah aliran sungai (DAS), Subdas, hingga DAS Citarum di sejumlah wilayah Kabupaten Bandung harus menjadi perhatian banyak pihak dalam upaya mengantisipasi terjadinya potensi bencana banjir maupun longsor.
Pengambil kebijakan harus bersikap tegas dan berkomitmen dalam penataan tata ruang yang harus dilakukan dari mulai Mikrodas, Subdas hingga DAS.
Hal tersebut disampaikan penggiat Lingkungan Jaga Balai Kabupaten Bandung Denni Hamdani mencermati peristiwa banjir bandang disertai bencana longsor yang terjadi di DAS Cimanuk Kabupaten Garut.
"Bencana banjir bandang dan longsor serta gerakan tanah itu bisa terjadi karena dipicu oleh fenomena anomali cuaca atau yang sering kita sebut kemarau basah. Kemarau basah itu bisa diartikan, kemarau tapi terjadi hujan deras dengan intensitas yang cukup lama atau terus-terusan. Kemarau basah ini diperkirakan puncaknya pada bulan Juli hingga Agustus 2022 mendatang, yang seharusnya musim kemarau, ini terjadi turun hujan. Sepertinya tidak akan terjadi musim kemarau karena terjadi hujan terus menerus," kata Denni pada Portal Bandung Timur, Senin 18 Juli 2022.
Baca Juga: Kecelakaan Truk Tangki, Pertamina Nyatakan Belasungkawa dan Upayakan Penanganan Maksimal Para Korban
Menurutnya, dengan kondisi kemarau basah ini, harus sama-sama diantisipasi pula di Kabupaten Bandung, untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi potensi bencana. Bahkan dengan adanya bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah itu menjadi peringatan dini, bahwa sejumlah pihak untuk senantiasa waspada dalam berbagai kemungkinan yang dikhawatirkan bakal terjadi disaat memasuki musim kemarau basah.
"Kita melihat fenomena tata ruang yang saat ini terjadi di sebuah kawasan. Daerah tangkapan air yang semestinya berfungsi sebagai daerah resapan air, saat ini fungsinya tak seperti itu. Disaat terjadi turun hujan, air hujan banyak tak meresap, melainkan menjadi larian air hujan yang mengalir begitu saja ke sungai karena tidak meresap ke dalam tanah. Akibatnya air sungai mengalir deras," tutur Denni.
Menurutnya, air hujan mengalir begitu saja karena tak ada vegetasi atau tetumbuhan pada lahan tersebut akibat terjadi alih fungsi lahan.
Baca Juga: Jalan Patuha Rusak, PT. Geo Dipa Energi Siap Bertanggungjawab Perbaiki Kerusakan
"Alih fungsi lahan itu, bisa juga terjadi karena adanya pengembangan obyek wisata, seperti yang terjadi di kawasan Pacira (Pasirjambu, Rancabali dan Ciwidey). Dampak terjadinya alih fungsi lahan itu, seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu lalu dua kali terjadi banjir bandang pada aliran Subdas Sungai Ciwidey. Sedangkan kita bandingkan, bencana banjir bandang di DAS Cimanuk Garut, karena diduga terjadi alih fungsi lahan di kawasan wisata Darajat. Jadi samimawon, tak ada bedanya bahwa bencana banjir bandang itu karena alih fungsi lahan," katanya.
Denni melihat peristiwa banjir bandang yang terjadi di Sub-DAS Ciwidey itu, sekitar 2 persen dari luas DAS Citarum secara keseluruhan.
"Kejadian banjir bandang di DAS Ciwidey pada tahun 2022 ini, setelah sebelumnya sempat terjadi pada 2017 lalu. Jadi ada rentan waktu lima tahun, namun melihat fenomena kemarau basah yang sudah terjadi berturut-turut selama tiga tahun terakhir ini, kita harus mewaspadainya," katanya.
Perlu diketahui, kata dia, potensi banjir bandang itu, tak hanya disebabkan oleh kemarau basah yang menimbulkan luncuran air hujan yang sangat deras akibat alih fungsi lahan tersebut. Tetapi bisa pula karena rawannya potensi bencana longsor.
Baca Juga: Dana BOS Madrasah 2022 Tahap II Akhir Juli Cair, Masih Ada Dana DOS Madrasah Swasta Terblokir
"Kita pun mengapresiasi para penggiat lingkungan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Bandung sudah melakukan antisipatif, terkait dengan memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat terkait dengan ancaman potensi gerakan tanah maupun ancaman banjir bandang," tuturnya.
Denni pun melihat adanya respon cepat dari Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menghadapi potensi bencana banjir bandang maupun longsor.
Seperti diketahui respon Pemerintah Kabupaten Bandung itu, di antaranya penerbitan Instruksi Bupati Bandung No 2 tahun 2022 tentang Gerakan Pola Tanam Perlindungan dan Konservasi Hutan Lahan dan Daerah Resapan Air di wilayah Kabupaten Bandung.
"Respon lainnya pembentukan Tim Mitigasi Sub DAS Ciwidey, Pembentukan Tim Analisis Kebijakan Sub DAS Ciwidey, Pembentukan Tim Kolaborasi Sub DAS Ciwidey," pungkasnya. (neni mardiana)***
