PORTAL BANDUNG TIMUR - Selter bus dan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Kota Bandung banyak tidak berfungsi dan tidak dipelihara. Buruknya selter membuat calon penumpang memilih naik bus tidak ditempatnya dan JPO kumuh membuat warga memilih menyeberang jalan sembarangan.
Hal tersebut diungkapkan Kasi Prasarana Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Dishub Kota Bandung Yadi Haryadi, bahwa pihaknya mendapatkan banyak selter bus dan JPO yang tidak berfungsi dan tidak terpelihara bahkan rusak. “Ada sekitar 16 selter bus yang tidak terawat dan tidak terpelihara karena digunakan gelandangan, pengemis dan pedagang kaki lima (PKL), sedangkan 31 JPO di Kota Bandung saat ini masih dipegang pihak ketiga,” terang Yadi Haryadi, Kamis 14 Oktober 2021 pada wartawan.
Ditegaskan Yadi Haryadi, terkait banyaknya selter bus dan JPO kurang berfungsi dan tidak terpelihara dalam waktu dekat akan melakukan penertiban. Penertiban dilakukan dengan melibatkan Satpol PP dan instansi terkait lainnya.
Baca Juga: Jelang Arab Saudi Kembali Buka Ibadah Umrah Untuk Indonesia, PPIU Diingatkan
Dikatakan Yadi Haryadi, banyaknya selter bus yang kurang terpelihara menjadi salah satu alasan calon penumpang bus tidak naik bus di selter. Mereka lebih memilik naik atau turun dari bus di luar selter.
Sementara terkait dengan JPO Yadi Haryadi mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengelola 31 JPO di Kota Bandung. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan JPO masih dipegang pihak ketiga.
Baca Juga: Wajib, Bahasa Sunda Setiap Hari Rabu di Kabupaten Bandung Akan Dituangkan Dalam Perbup Bandung
“Namun saat ini pengelolaan JPO oleh pihak ketiga akan selesai dan segera diserahkan kepada Pemerintah Kota Bandung. Kalau sudah diserahkan ke Pemkot dan di kelola Dishub tentunya akan dibersihkan, sedikitnya ada 31 JPO, dan baru enam yang ditertibkan," terang Yadi Haryadi.
Terkait dengan keberadaan selter dan JPO yang tidak terurus Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna pernah mengungkapkan ada 16 selter bus berbentuk kapsul dan 5 JPO akan direvitalisasi dan ditertibkan. Pihaknya tidak ingin keberadaan fasilitas umum seperti selter bus dan JPO hanya kamuflase untuk mengakomodasi kepentingan tertentu. (hp.siswanti)***