Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Anggaran kurang memadai perbaikan dan pemeliharaan ruas jalan di Kota Bandung kurang optimal. Untuk penanganan titik genangan air setiap musim penghujan tinggal 25 titik dan yang masih rutin hanya 11 titik.
“Dalam tiga tahun terakhir alokasi untuk pemantapan jalan hanya di kisaran Rp50-an miliar. Padahal, angka idealnya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan mencapai Rp380 miliar,” terang Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bandung Didi Ruswandi.
Dikatakan Didi Ruswandi, perbaikan jalan di kota Bandung tidak bisa dilakukan optimal, saat ini sejumlah ruas jalan hanya dilakukan penambalan pada bagian yang berlubang. ”Ya, karena alokasi anggaran tidak ideal dengan kerusakan jalan yang terjadi, dan hal ini sudah berlangsung tiga tahun,” ujar Didi Ruswandi.
Baca Juga: UMK Kabupaten Bandung Dusulkan 10 Persen, Bupati Dadang Tandatangani
Disampaikan Didi Ruswandi, tahun ini berdasarkan hasil survei semester pertama pemantapan jalan di 91,87 persen dari yang dutargetkan 93 persen. Sementara untuk lampu PJU (penerangan jalan umum) didapati 90 persen masih berfungsi atau menyala.
Sedangkan untuk genangan air saat musim penghujan, menurut Didi Ruswandi, di sejumlah titik Kota Bandung sudah mulai tertangani. “Banyak perkembangan positif jika dikomparasi pada tahun 2019 lalu, terlihat dari jumlah genangan yang terpantau saat ini hanya terdapat di 25 lokasi itupun yang masih rutin muncul di 6 hingga 11 titik saja,” terang Didi Ruswandi.
Dikatakan Didi Ruswandi, untuk titik genangan yang sudah tertangani 67 persen melebihi target. Sedangkan untuk penanganan drainase sekitar 60 persen dalam kondisi baik terus dilakukan pengerukan.
“Ditambah lagi kita Pemkot Bandung terus upayakan membuat kolam retensi. Sekarang sudah ada 8 kolam retensi," tambah Didi Ruswandi.
Baca Juga: Sadis, Usai Nonton Film Bokep DND (17) Aksi Pada Bocah 10 Tahun
Semenatara Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbang Kota Bandung, Yudi Mulyana mengatakan pembangunan di Kota Bandung ada delapan isu prioritas. Isu prioritas tersebut diantaranya layanan dasar terkait kesehatan, kemudian sektor pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup, infrastruktur, serta tatakelola pemerintahan.
