Network
PORTAL BANDUNG TIMUR – Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Jawa Barat kembali diingatkan Pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin untuk menjaga netralitas pada Pemilu 2024. Dugaan kasus 20 netralitas ASN dipastikan tidak ada di lingkungan Pemprov Jabar.
Netralitas ASN Jawa Barat kembali ditegaskan Bey Triadi Machmudin di kegiatan Sosialisasi Penguatan Netralitas ASN pada Pemilu Serentak 2024, Senin 22 Januari 2024. Kegiatan yang berlangsung di Aula Barat Gedung Sate hari dihadiri 27 kepala daerah kabupaten dan kota selaku pembina kepegawaian, juga perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
"Kami terus ingatkan netralitas jangan hanya diucap, tapi juga dalam tindakan. Kalaupun ada pelanggaran kami serahkan ke Bawaslu," kata Bey Triadi Machmudin.
Baca Juga: ASN Pemkot Bandung Wajib Sukseskan Pemilu 2024, Tapi Jangan Ikut Ikutan Kampanye Akbar
Disampaikan Bey Triadi Machmudin, semua ASN memiliki hak politik yang sama dengan masyarakat pada biasa untuk memilih. “Tapi perlu diingat, ekspresi keberpihakan berpolitik ASN hanya bisa diimplementasikan di ruang pemungutan suara nanti pada 14 Februari mendatang, bukan di ruang publik,” tegas Bey Triadi Machmudin.
Sementara terkait adanya 20 ASN tidak bersikap netral, Bey Triadi Machmudin memastikan bahwa ke 20 ASN tersebut tidak dari lingkungan Pemrov Jabar. "Untuk 20 kasus itu tak ada yang melibatkan ASN Pemprov Jabar, tapi ASN dari Pemkab atau pemerintah daerah," kata Bey Triadi Machmudin.
Ditegaskan Bey Triadi Machmudin, pihaknya terus mengingatkan ASN Pemrov Jabar untuk selalu menjaga netralitas. Menjalankan aturan yang berlaku dan tidak terlibat politik praktis.
Baca Juga: Satpol PP Garut Bukan PNS Maupun ASN, Satpol PP Garut Dukung Gibran Dapat Sanksi
"ASN Pemprov Jabar sudah menjalankan aturan dengan baik. Tetap menjaga netralitas dan Bawaslu minta ada lagi sosialisasi penguatan, sebagaimana yang dilaksanakan pada hari ini,” tegas Bey Triadi Machmudin.
Sementara Ketua Bawaslu Jabar Zacky Muhammad Zam Zam mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya menemukan ada 67 temuan dan laporan terkait pelanggaran pada Pemilu 2024. “Dari 67 temuan tersebut 20 di antaranya merupakan kasus netralitas ASN,” kata Zacky Muhammad Zam Zam
