Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Militer Myanmar mengumumkan keadaan darurat dan telah mengambil alih kekuasaan melalui kudeta yang berlangsung pagi hari. Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint serta sejumlah tokoh senior lainnya dari partai yang berkuasa dilakukan penahanan.
Dalam peristiwa kudeta yang terjadi sepanjang Senin 1 Februari 2021 pagi hingga menjelang siang waktu setempat, layanan telepon dan internet seluler di kota Yangon mati sebagaimana diberitakan theguardian.com. Sejumlah truk militer, membawa penghalang kawat berduri, diparkir di luar Balai Kota.
Jaringan MRTV yang dikelola negara mengatakan tidak dapat menyiarkan. Bank ditutup di seluruh negeri.
Baca Juga: Meski Pandemi Covid-19, Indonesia Akan Selalu Hadir di UNESCAP
Dalam siaranya, televisi militer mengatakan tentara telah menguasai negara, dengan kekuasaan diserahkan kepada panglima tertinggi, Jenderal Min Aung Hlaing. Dikatakan bahwa tentara telah menahan para pemimpin senior pemerintah sebagai tanggapan atas ‘penipuan’ pada pemilihan umum tahun 2020 baru lalu.
Tindakan militer Myanmar menuai kecaman dari para pemimpin dan pakar hak asasi manusia di seluruh dunia. Sekretaris pers Presiden Joe Biden, Jen Psaki, mengatakan AS menentang.
“Setiap upaya untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan,” ujar Jen Psaki dalam siaran persnya.
Baca Juga: Italia Ambil Tindakan Hukum,Pengiriman Vaksin Tertunda
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, juga menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi dan tahanan lainnya. Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, mengatakan perkembangan tersebut mewakili pukulan serius bagi reformasi demokrasi di Myanmar.
