PORTAL BANDUNG TIMUR - Hingga minggu ketiga November 2020 jumlah testing sudah mencapai sekitar 239 ribu atau 88,6 persen. Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) merekomendasikan tandar jumlah testing per wilayah disesuaikan dengan kepadatan populasi didalamnya.
Diungkapkan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito,disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, berdasarkan jumlah penduduk Indonesia lebih dari 267 juta jiwa, diperlukan testing 267.000 orang per minggu.
Untuk pencapaian tertinggi testing, sudah hampir mendekati standar WHO dan pada minggu ketiga November 2020, testing yang dilakukan sudah mencapai sekitar 239 ribu atau 88,6 persen.
Baca Juga: Tinggi Kasus COVID-19, Kawasan Bandung Timur Disemprot Disinfektan
Baca Juga: 61.866 Petugas KPPS dan Pengamanan TPS Jalani Rapid Test
"Ini adalah angka tertinggi yang pernah kita capai. Kita harus terus meningkatkan jumlah testing hingga tercapai target WHO," Wiku Adisasmito, dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Kantor Presiden.
Dikatakan Wiku Adisasmito, sejak awal Juni 2020 hingga minggu ketiga Oktober 2020, terjadi tren peningkatan. Namun tren sempat mengalami penurunan pada dua pekan setelahnya, dan kembali meningkat hampir mencapai target WHO, yaitu berada di angka 86,25 persen pada minggu kedua November 2020.
Fluktuasi jumlah testing masih terjadi menurut Wiko Adisasmito dipengaruhi berbagai hal, seperti jumlah dan kapasitas laboratorium, SDM tenaga kesehatan, ketersediaan reagen dan juga kondisi geografis Indonesia. "Hal-hal ini tentunya menjadi evaluasi bersama khususnya bagi pemerintah daerah," jelas Wiku Adisasmito.
Baca Juga: Hasil Rapid Test, Ditemukan 6 Pengawas TPS Cileunyi Reaktif
Baca Juga: Integrasi Digitalisasi Informasi Satu Data Vaksin Covid-19, Dua BUMN Digandeng
Tren jumlah testing menurut Wiko Adisasmito, sempat menurun dihari-hari tertentu khususnya saat hari libur. "Kami meminta pemerintah daerah setempat untuk memperbaiki mekanisme operasional laboratorium melalui penambahan jumlah shift laboran, dengan pemberian insentif yang sepadan," harap Wiku Adisasmito
Selain itu menurut Wiku Adisasmito, perlu adanya pemeriksaan terkait kesesuaian jenis reagen dengan alat testing yang digunakan. "Pemerintah juga daerah diminta untuk menerapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak mau, atau menolak dites. Agar masyarakat benar-benar mau menjalankan protokol kesehatan tanpa pandang," pungkas Wiku Adisasmito. (heriyanto)***