Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Presiden Joko Widodo menyerahkan kompensasi sebesar Rp39,205 miliar kepada 215 korban terorisme dan ahli waris dari korban meninggal dunia. Dari 40 peristiwa terorisme masa lalu telah teridentifikasi.
Presiden Joko Widodo menyadari bahwa nilai kompensasi yang diberikan negara tentu tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami para korban.
Selama puluhan tahun mengalami penurunan kondisi ekonomi karena kehilangan pekerjaan atau tidak lagi mampu mencari nafkah, mengalami trauma psikologis, menderita luka fisik dan mental, serta mengalami berbagai stigma karena kondisi fisik yang dialaminya.
Baca Juga: Satpol PP Kota Bandung Siap Menghadapi Libur Nataru
Baca Juga: Puskesmas Tetap Beroperasi Meski Ada Nakes Terpapar Covid - 19
Namun, Joko Widodo berharap kehadiran negara mampu memberikan semangat bagi para korban untuk melanjutkan hidup dan menatap masa depan.
“Kehadiran negara di tengah-tengah para korban semoga mampu memberikan semangat, memberikan dukungan morel untuk melewati situasi yang sangat berat akibat dampak dari terorisme agar para korban dapat melanjutkan kehidupan dan menatap masa depan lebih optimis lagi,” ujar Joko Widodo pada penyerahan kompensasi yang dilakukan di Istana Negara.
Ditegaskan Joko Widodo, negara bertanggung jawab untuk hadir memberikan perlindungan, penegakan hak asasi manusia (HAM). Juga pemulihan kepada para korban kejahatan, termasuk korban tindak pidana terorisme.
Baca Juga: Menparekaf Ingatkan Penerapan Prokes Ketat Saat Libur
Baca Juga: Pilkada 2020 Kabupaten Cianjur, Herman Suherman - Tb. Mulyana Syahrudin Menang Telak
Pemerintah, menurut Joko Widodo, telah berupaya melakukan pemulihan terhadap korban dengan berbagai macam cara. “Sejak 2018, upaya pemulihan korban dilakukan melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dalam bentuk pemberian kompensasi, bantuan medis, dan layanan psikologis, serta rehabilitasi psikososial,” terang Joko Widodo.
Pemerintah menurut Joko Widodo, memperkuat lagi komitmen untuk pemulihan korban terorisme masa lalu dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020.
”Pada PP tersebut ditegaskan bahwa korban tindak pidana terorisme masa lalu berhak memperoleh kompensasi, bisa diajukan oleh korban tindak pidana terorisme, keluarga, ahli waris, atau kuasanya kepada LPSK,” ujar Joko Widodo.
Baca Juga: Kasus COVID-19 di Bandung, Hanya Mandalajati dan Bandung Wetan Masih Nilil Kematian
Baca Juga: Perayaan Tahun Baru Kemungkinan Tidak Diperbolehkan
Sebelumnya, menurut Joko Widodo, negara telah membayarkan kompensasi sebesar Rp 8,2 miliar kepada para korban terorisme yang pelaksanaannya dilekatkan pada putusan pengadilan.
Seperti peristiwa bom Gereja Oikumene di Kota Samarinda tahun 2016, bom Thamrin tahun 2016, penyerangan Polda Sumatra Utara tahun 2017, bom Kampung Melayu tahun 2017, peristiwa terorisme Sibolga tahun 2019, dan lainnya. (heriyanto)***
