Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Polemik Vaksin Nusantara masih belum menemui titik terangan pernyelesaian. Belum ada kepastian apakah Vaksin Nusantara bisa dilanjutkan atau tidak.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberi catatan bahwa vaksin yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dinilai tidak memenuhi kaidah uji klinik yang baik dan terhenti di fase pertama.n"Harus dicari jalan keluar. Apa kendalanya, apa kelemahannya, apa hambatannya yang belum bisa dipenuhi tentu harus dengan kaidah-kaidah keilmuan," ujar Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo, dalam siaran pers.
Ditegaskan Rahmad Handoyo, pihaknya mendesak pemerintah harus memfasilitasi untuk duduk bersama antara pihak peneliti, penyandang dana dan BPOM. Harus di cari jalan keluar apakah vaksin tersebut dilanjutkan dari fase pertama ke fase kedua atau dihentikan.
Baca Juga: Meutya Hafid, Digitalisasi Penyiaran Akan Ciptakan Banyak Lapangan Kerja
Disampaikan Rahmad Handoyo, pemerintah harus mengambil sikap tegas dan jangan diam saja agar tidak menjadi polemik di masyarakat yang saat ini masih dalam keadaan panik menghadapi pandemi Covid-19 ini. Seharusnya lanjut dia, dengan kondisi darurat seperti ini pihak-pihak yang terkait jarus bergerak cepat dalam menentukan keputusan dan memberi kepastian pada mashyarakat.
Dikatakan Rahmad Handoyo, sebagai wasit yang juga bertindak sebagai pemberi keputusan layak atau tidaknya harus memberikan keputusan yang bersifat final. Pada prinsipnya hanya BPOM yang bisa memutuskan.
"BPOM jangan menggantung kalau ternyata itu tidak layak dilanjutkan disampaikan secara resmi bahwa Vaksin Nusantara itu tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap kedua. Ya atau tidak. Segera diputuskan saja, sampaikan saja apa adanya. Rakyat pasti paham soalnya ini kan menyangkut hidup mati,” tegas Rahmad Handoyo.
Baca Juga: Personil Polri dan TNI Berikan Rasa Aman dan Damai Ibadah Jumat Agung di Kota Bandung
Dikatakan Rahmad Handoyo, pihaknya mengkhawatirkan bila persoalan ini tidak segera diputuskan maka program vaksinasi nasional akan terganggu. Karena saat ini pemerintah sendiri kekurangan stok vaksin masih tergantung dari vaksin impor.
“Nah salah satunya menjadi jawaban bahwa percepatan dukungan penelitian penemuan vaksin itu jadi sangat relevan ketika bergantung dengan vaksin luar negeri. Karenanya untuk polemik Vaksin Nusantara harus ada kepastian, lanjut atau tidak," ujar Rahmad Handoyo, legislator dapil Jawa Tengah V.
