Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) di 34 provinsi kembali akan diberlakukan mulai 1 hingga 14 Juni mendatang. Hingga kini Jawa Barat, DKI Jakarta, Papua, Jawa Tengah, dan Riau masuk lima provinsi yang berkontribusi terhadap 65 persen kasus aktif.
Disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi Covid-19, di Jakarta, bahwa PPKM kembali akan diberlakukan.
“PPKM yang akan diberlakukan 1 hingga 14 juni mendatang terdapat penambahan empat provinsi dari periode sebelumnya yaitu Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara, yang mengalami peningkatan kasus aktif, serta Sulawesi Barat,” ujar Airlangga Hartarto yang juga selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).
Baca Juga: Dimana Sense of Crisis Itu? Pembangunan Menara Kujang Sapasang Waduk Jatigede Rp100 Miliar
Dikatakan Airlangga Hartarto, selain penambahan wilayah pelaksanaan PPKM dengan masuknya Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara, juga tujuh daerah lain yang mengalami peningkatan kasus aktif. Daerah tersebut adalah Aceh, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan.
Disampaikan Airlangga Hartarto, dari kasus aktif nasional sebanyak 56,4 persen berada di Pulau Jawa. Selain itu sebanyak 21,3 persen di Sumatra.
Adapun lima provinsi yang berkontribusi terhadap 65 persen kasus aktif tersebut adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Papua, Jawa Tengah, dan Riau. “Kasus aktif di Jawa Barat mencapai 31,4 persen, sehingga ini menjadi perhatian,” tegas Airlangga Hartarto.
Baca Juga: Ada Apa ? Target 1 Juta Guru Honor Jadi P3K Harus di Kawal Serius
Dipaparkan Airlangga Hartarto, perkembangan kasus Covid-19 secara nasional per 23 Mei 2021 tingkat kasus aktif mencapai 5,2 persen. Sementara untuk kesembuhan 92,0 persen, dan kematian 2,8 persen.
Sementara terkait ketersediaan tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) ruang isolasi dan ICU, secara nasional masih berada di angka yang aman yaitu 31 persen. Namun, sejumlah daerah memiliki tingkat keterisian di atas rata-rata BOR nasional.
