Network
PORTAL BANDUNG TIMUR – Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang secara tidak langsung membongkar kesalahan Pemerintahan Daerah (Pemda) dalam tata kelola keuangan, mendapat dukungan dari pengamat anggaran.
Dukungan itu misalnya dilontarkan Nandang Suherman, Pengajar Sekolah Politik Anggaran (SEPOLA) di Pusdik Perkumpulan Inisiatif Bandung, Jawa Barat.
“Sangat sepakat. Itu yang selalu saya harapkan dari pemerintah,” kata Nandang ketika dihubungi Portal Bandung Timur, Selasa 14 September 2021.
Di Jakarta, saat melakukan rapat bersama Komisi XI DPRD Senin kemarin, Sri Mulyani mengaku selalu memantau tata kelola keuangan daerah bersama jajarannya. Kesimpulannya, masih banyak hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi.
Baca Juga: Minim Dropping Vaksin, Warga Kabupaten Bandung Baru 21 Persen di Vaksin
Contohnya dalam hal belanja daerah. Sri Mulyani menyebut, belanja daerah belum terfokus. Pemda kebanyakan membuat banyak program tapi minim hasil alias tidak produktif.
“Jenis program yang dibuat pemerintah daerah bisa mencapai 29.623 yang dipecah menjadi 263.135 kegiatan pada tahun ini. Belanja pemerintah daerah pun, tidak produktif,” kata dia.
Sri Mulyani menyebut, apa yang dilakukan Pemda tersebut adalah “ecer-ecer”, kecil-kecil agar semuanya dapat. Pemda tidak memperhatikan, apakah pengeluaran itu menghasilkan output dan outcome.
"Belanja belum produktif, 32,4% belanja pegawai dan 11,5% belanja infrastruktur dan layanan publik," tegasnya.
Baca Juga: SKM Galura Grup Pikiran Rakyat Kembali Raih Penghargaan KCKR dari Perpusnas
