Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Penyebaran kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia diperkirakan akan mencapai puncaknya pada pertengahan Februari atau awal Maret 2022. Pemerintah diingatkan menyiapkan penanganan terhadap varian baru Omicron agar kasus tidak melonjak.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, terkait dengan perkiraan lonjakan pandemi Covid-19 varian Omicron pada pertengahan Februari mendatang. "Berkaca pada gelombang tsunami Delta beberapa waktu yang lalu, pemerintah harus mengevaluasi kebijakan penanganan pandemi saat itu. Sistem dan fasilitas kesehatan kita ‘kedodoran’, tenaga kesehatan pun banyak yang berguguran,” ujar Netty Prasetiyani, Senin 17 Januari 2022 di Jakarta.
Karenanya, menurut Netty Prasetiyani, Pemerintah harus membangun kesiapsiagaan baik di titik hulu, perilaku masyarakat, maupun di titik hilir. “Yaitu sarana prasarana serta fasilitas kesehatan," ujar Netty Prasetiyani.
Baca Juga: Nilai Pancasila Diimplementasikan Pada Penanganan Pandemi Covid
Saat ini penerapan protokol kesehatan (prokes) menurut Netty Prasetiyani, sudah mulai longgar. Untuk itu pemerintah diminta bergerak cepat untuk mengencangkan kembali kampanye dan pengawasan prokes baik 3M maupun 5M.
"Kita melihat pelonggaran prokes terjadi di mana-mana. Mobilitas dan aktivitas masyarakat hampir kembali normal seperti sebelum datangnya pandemi. Seharusnya pemerintah melalui satgas bergerak cepat untuk mengencangkan kembali kampanye dan pengawasan prokes 3M/5M," ujar Netty Prasetiyani.
Selain itu, menurut Netty Prasetiyani, pelaksanaan testing, tracing dan treatment atau langkah 3T harus dipersiapkan untuk mengantisipasi situasi terburuk. "Meski sering dikatakan omicron ini tidak separah delta, namun tetap saja ‘preparedness’ harus dilakukan. Testing dan tracing ini harus diikuti dengan whole genome sequencing agar dapat dideteksi varian yang menginfeksi dari sampel yang diperiksa," ujar Netty Prasetiyani.
Baca Juga: Makna Kata Nusantara, Nama Ibu Kota Baru Republik Indonesia
Kepada jajaran di pemerintahan Netty Prasetiyani, meminta pemerintah untuk melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi dosis pertama dan kedua sebelum kemudian vaksinasi booster semakin dilakukan secara masif.
"Masih banyak daerah yang vaksin dosis pertamanya belum mencapai 70 persen. Selain itu pemerintah juga harus terus mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan penanganan Omicron ini berdasarkan masukan dan saran para ahli epidemiologi yang berbasis saintifik," tegas Netty Prasetiyani.
