Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menegaskan, pihaknya sangat setuju dengan gagasan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) mulai Juli 2021. Bahkan usul Presiden PTM dilaksanakan dua hari dalam seminggu sangat di dukung politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda.
“Komisi X mendukung bahwa PTM memang tetap harus berjalan, itu yang utama. Kegiatan PTM tidak dilaksanakan secara serentak secara nasional, karena kewenangan ada di pemerintah daerah,” ujar Syaiful Huda pada diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk 'Menakar Urgensi Sekolah Tatap Muka’ di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta.
Dikatakan Syaiful Huda, (Mendikbudristek) Nadiem Makarim tidak akan melakukan PTM serentak di semua wilayah Indonesia. Apalagi, Indonesia saat ini masih dilanda pandemi Covid-19.
Baca Juga: Covid-19 Kabupaten Bandung Barat Terus Melejit
“Apakah opsi yang ditawarkan Pak Jokowi harus terlaksana ke seluruh sekolah, jawabannya tidak. Karena PTM ini tidak berlaku serentak secara nasional, karena dalam SKB 4 menteri disebutkan yang punya kewenangan untuk sekolah dibuka atau tidak, bukan Kemendikbud, bukan pemerintah pusat, tapi pemerintah kabupaten kota,” ujar Syaiful Huda.
Disampaikan Syaiful Huda, dalam SKB juga menyebutkan bahwa orang tua masih punya hak otoritatif, dalam hal ini menentukan apakah anak-anak mereka tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau mengikuti aturan PTM.
“Jadi perdebatan publik itu sebenarnya bisa dituntaskan ketika merujuk pada SKB 4 menteri. Bahwa ketika ada orang tua protes, nggak usah protes, karena orang tua ada opsi untuk tetap menolak, dengan cara tetap melaksanakan PJJ,” tandas legislator dapil Jawa Barat VII itu. (heriyanto)***
