Network
PORTAL BANDUNG TIMUR – Nilai transaksi melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPlah) sekitar 50% dari total nilai sebesar Rp20,8 triliun. Tercatat 536.316 transaksi telah dilakukan melalui SIPlah dengan nilai Rp10,4 triliun melibatakan 103.619 satuan pendidikan, dan 11.000 penyedia barang dan jasa.
Demikian disampaikan Sekretaris Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), Daniel Asnur, pada sosialisasi Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Satuan Pendidikan melalui SIPlah yang berlangsung semi dalam jaringan (daring).
“Kita selama ini telah melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM di daerah untuk mendaftarkan usahanya ke SIPlah. Selain itu kita juga menghimbau agar terus melakukan transaksi secara aktif,” ujar Daniel Asnur.
Baca Juga: 2.628 Video Ikuti KOSN Pendidikan Dasar 2020
Dikatakan Daniel Asnur, sepanjang September hingga Oktober 2020, Kementerian Koperasi dan UMKM telah melakukan diseminasi yang melibatkan dinas kota dan kabupaten. Juga mengundang pengusaha furniture dalam kegiatan webinar tingkat regional.
“Kami berupaya agar UMKM bisa masuk ke SIPlah. Kita memanggil UMKM, asosiasi furniture untuk berdiskusi yang melibatkan 1.000 lebih partisipan,”terang Daniel Asnur.
Dalam pelaksanaan program SIPlah bekerjasama dengan Kemendikbud, digandeng enam marketplace mitra SIPlah Kemendikbud. Keenam marketplace tersebut, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) (INTI), PT Eureka BookHouse (eureka! bookhouse), PT Metraplasa (SIPLAH.BLANJA), PT Ladang Karya Husada (Toko Ladang), PT Pesona Edukasi (Pesona Edu), dan PT Global Digital Niaga (blibli.com).
Baca Juga: Membangun Semangat Literasi Masyarakat
“Kami berharap Kemendikbud terus melakukan penambahan marketplace. Semakin banyak akan semakin memudahkan UMKM di daerah kita ‘bermain’ dalam pasar digital,” pungkas Daniel Asnur. (heriyanto)***
