Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Petani ikan di Waduk Jatigede yang selama ini mengelola Keramba Jaring Apung (KJA) berharap Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mendengar keluhan mereka. Bupati juga diharapkan bijak dalam menyelesaikan persoalan KJA.
"Tolong fikirkan nasib kami kalau harus berhenti bertani tanpa punya profesi lain yang bisa diandalkan. Apalagi jika harus berhenti di saat pandemi sekarang," kata Tutur, seorang petani KJA kepada Portal Bandung Timur, Kamis 16 September 2021.
Ungkapan itu disampaikan petani KJA karena Pemkab Sumedang melalui dinas terkait mulai menertibkan KJA kembali. Terbaru, pembongkaran dilakukan Selasa 14 September 2021 terhadap sedikitnya lima unit KJA.
Mereka mengaku terusik dan sedih atas pembongkaran yang dilakukan di masa pandemi ini. Pembongkaran yang dilakukan sekarang telah menghilangkan mata pencaharian mereka.
Baca Juga: Sudah 74 Persen Warga Kota Bandung Mendapat Vaksin Dosis Pertama dan 47 Persen Dosis Kedua
"Kami hanya ingin penertiban dilakukan setelah ada pekerjaan pengganti," kata Tutur dan sejumlah petani KJA lain.
Di tempat terpisah, Jajang, Ketua Aliansi Masyarakat Waduk Jatigede (AMWJ) Jajang menyebutkan, pihaknya tidak keberatan pemerintah mengeksekusi KJA di waduk. Namun sebelumnya, pihaknya minta ada kebijakan pemerintah yang berfihak kepada petani KJA terutama petani ikan lokal.
"Kami berharap ada kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani ikan lokal yang jelas-jelas sebagai korban dan terdampak dari penggenangan waduk tersebut," katanya.
Baca Juga: Sudah 7 Bulan Karyawan Perusahaan DAMRI Cabang Bandung Belum di Bayar
Ia mengatakan, pemerintah baru saja melakukan eksekusi pembongkaran. Ini jelas membuat petani yang hidup dari keramba makin terpuruk. Sekarang tidak ada lagi sumber kehidupan yang sedikit bisa diandalkan di masa pandemi covid-19.
