Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Menghadapi Pemilu Serentak 2024, Penjabat (Pj) Ketua DPW PPP Jawa Barat Pepep Saipul Hidayat tegaskan DPW PPP Jabar targetkan sebanyak sembilan kursi DPRD Jabar. Untuk periode 2024-2029 mendatang DPW PPP Jabar pasang target minimal satu kursi disetiap Daerah Pemilihan (Dapil).
"Target PPP ke depan dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di DPRD Jabar yaitu sembilan kursi. Atau minimal setiap dapil di Jabar mendapat perolehan satu kursi, dan target ini sangat realistis," ungkapnya kepada wartawan, penutupan Mukerwil PPP di Hotel El Royale Jalan Merdeka Bandung, Selasa 5 Juli 2022.
Guna mewujudkan terget perolehan suara di tingkat DPRD Jabar tersebut, dalam waktu dekat ini DPP PPP akan menggelar Pendidik Politik (Dikpol) atau Sekolah Politik. Dalam agenda tersebut seluruh Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) PPP diwajibkan untuk mengikutinya.
Baca Juga: 46 WNI Calon Jemaah Dipulangkan, Polri TNI Mengawal
"Target perolehan kursi PPP secara maksimal itu tidak hanya berlaku untuk DPRD Jabar saja, akan tetapi harus dilakukan baik di tingkat pusat yakni DPR-RI ataupun di tingkat DPRD Kota Kabupaten khususnya di 27 wilayah di Jabar," tuturnya.
Buntut tertangkapnya Bupati Non Aktif Ade Yasin pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, tidak kemudian berdampak pada pergerakan mesin partai DPW PPP Jawa Barat (Jabar).
Pasca tertangkapnya Ketua DPW PPP Jabar, Ade Yasin, berbagai kegiatan partai diakui berjalan seperti biasanya, hal ini guna mempersiapkan berbagai agenda politik 2024.
Baca Juga: Tentang Dugaan Penyelewengan di Lembaga Kemanusiaan, Ini Kata Bareskrim Polri
"Kegiatan partai tetap berjalan seperti pada biasa, sesuai rencana, dan mesin partai harus terus dipanaskan untuk bersiap menghadapi Pemilu Serentak 2024 mendatang," katanya.
Adapun terkait dengan posisi Ketua DPW PPP Jabar definitif, Anggota Fraksi Gerindra Persatuan DPRD Jabar ini menjelaskan, hingga saat ini DPW dan DPP PPP masih melakukan proses pergantian sesuai mekanisme yang berlaku di internal PPP.
