Network
"Sampahnya harus selesai, jangan dibuang ke TPS. Untuk pengolahan anorganik, mereka bekerja sama dengan para pemulung,” tegas Ema Sumarna.
Ditambahkan Ema Sumarna, seluruh OPD telah ditugaskan untuk bergerak di bidangnya dalam menyelesaikan permasalah sampah. Seperti Dinas Pendidikan, diberikan tugas tambahan untuk bertanggung jawab melahirkan kawasan bebas sampah (KBS) di SD hingga perguruan tinggi.
"Ini bukan berbicara kewenangan, tapi ini mengenai kewilayahan. Lalu di Dinas Kesehatan, kita sudah kumpulkan semua direktur rumah sakit (RS) Immanuel untuk sepakat siap mengolah sampah. Sampah di RS akan selesai di RS," kata Ema Sumarna.
Baca Juga: Meleset, Lebih 3 Hari Sampah di Pasar Tradisional Kota Bandung Masih Bejibun
Dinas Perdagangan dan Perindustrian menurut Ema Sumarna akan memerintahkan 22 mal dan toko modern untuk ikut menyelesaikan sampah di toko masing-masing. "Contoh terbaik di PVJ. Setiap hari mereka produksi 5 ton sampah. 90 persen sampah organik. Itu semua selesai, pake maggot. Tugas Disdagin mengembangkan ke mal lainnya lewat Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI)," jelas Ema Sumarna.
Termasuk hotel, restoran, tempat ibadah, dan para PKL juga harus ikut mengolah sampah masing-masing. “Para camat dan lurah juga terus masif mengedukasi masyarakat untuk menciptakan KBS di wilayah masing-masing,” tegas Ema Sumarna.
Sementara Andi KR Garna salah seorang Tim Ahli Darurat Sampah, menyatakan, perlu adanya unsur paksaan yang membuat seluruh elemen masyarakat patuh terhadap penegakan hukum yang berlaku mengenai sampah.
"Arahnya sudah tepat. Tapi pada saat informasi pelanggaran itu masuk, pasti ada satu kendala yang sulit diselesaikan yaitu penegakan hukum. Kita perlu bekerja sama dengan pihak lain seperti Satgas Citarum yang memiliki kewenangan lebih. Sehingga penegakan hukumnya bisa diperhatikan," kata Andi KR Garna
Salah satu caranya dengan menjadikan para penegak hukum sebagai observer dalam sistem BWM nanti. "Di dalam aplikasi yang sudah ada, tambah sebagai observer sekaligus juga memverifikasi terhadap laporan yang ada," pungkas Andi KR Garna. (syiffa ryanti)***
