Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Kebijakan ‘Merdeka Belajar’ yang digulirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, memberi tantangan tersendiri bagi guru di Indonesia. Termasuk guru pendidikan vokasi.
Pada era ini, pendidikan vokasi mendapat panggung khusus dalam pembangunan pendidikan Indonesia untuk menjembatani percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai amanat dari Nawacita.
Inti dari kebijakan Merdeka Belajar adalah kemerdekaan berpikir. Secara kontekstual, guru memiliki kebebasan dalam menentukan tujuan, metode, materi, dan evaluasi pembelajaran dengan harapan kompetensi siswa dapat dimunculkan pada setiap levelnya.
Baca Juga: Traffic Light CBD, KNKT Selidiki Isu Lampu Merah di Lokasi Kecelakaan Truk Pertamina
Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, yang membutuhkan fleksibilitas dan kreativitas guru untuk menyiasati keterbatasan peserta didik untuk bertatap muka atau merasakan pengalaman langsung.
Akan tetapi Merdeka Belajar sulit terwujud apabila guru masih terbelenggu dengan rutinitas kegiatan yang tidak berorientasi pada peningkatan kualitas. Dengan demikian, kesesuaian kompetensi guru adalah kunci.
Merdeka Belajar bukan hanya sekedar kebijakan pemerintah pusat, namun juga respon dari pesatnya perkembangan situasi global saat ini yang menuntut adanya penajaman prioritas kompetensi. Guru, terutama guru vokasi, harus mampu mengintegrasikan proses pembelajaran dengan teknologi.
Hal ini karena pendidikan vokasi memiliki perbedaan yang signifikan dengan pendidikan lainnya dalam menyiapkan kompetensi lulusan, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan dan permintaan industri 4.0 saat ini.
Terlebih, dominasi angka pengangguran masih dijuarai oleh lulusan pendidikan vokasi. Di sisi lain, jumlah guru vokasi yang sudah tersertifikasi jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang belum tersertifikasi.
Baca Juga: Persitiwa di Kabupaten Garut Bisa Terjadi di Kabupaten Bandung
