Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Pemerintah Kota Bandung akan melakukan pengetatat sejumlah aturan dalam melaksanakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di Kota Bandung. Rekayasa lalu lintas pemberlakuan nomor kedaraan ganjil genap belum akan diperluas namun penegakan disiplin protokol kesehatan lebih ditingkatkan.
“Pemkot belum berencana menambah aturan pengetatan kembali dan masih mengacu terhadap perwal tersebut. Namun penegakan disiplin dan pengetatan wilayah masih diberlakukan sesuai Peraturan Walikota (Perwal) Bandung Nomor 15 Tahun 2022,” tegas Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna.
Dikatakan Ema Sumarna, PPKM di Kota Bandung yang masih berjalan sesuai dengan Intruksi Mendagri yang diperpanjang dengan status Kota Bandung di Level 3. “Perwalnya masih berlaku dengan yang di saat ini, karena saya melihat belum ada perubahan signifikan mengenai subtansi," ujar Ema Sumarna.
Baca Juga: Banjir Terjang Cimahi Utara, Sejumlah Ruas Jalan Berubah Jadi Aliran Sungai
Ditegaskan Ema Sumarna, Pemkot Bandung belum memutuskan untuk memperluas area pengetatan rekayasa lalu lintas berupa penerapan nomor ganjil genap dan penutupan jalan. Karena, hingga saat ini pengetatan yang dilakukan sudah cukup efektif menekan mobilitas masyarakat.
"Berdasarkan pantauan, untuk penerapan ganjil genap dan penutupan jalan sudah cukup baik, belum saatnya dilakukan perluasan wilayah untuk penerapannya. Tapi yang namanya pengendalian, itu yang harus dimaksimalkan, terutama pada hari-hari weekend, itu yg harus ditekan," ujar Ema Sumarna.
Kasus terkonfirmasi aktif Covid-19 di Kota Bandung menrut Ema Sumarna setiap harinya terus melonjak. Terhitung hingga hari ini, data yang ia terima kasus aktif Corona telah mencapai 5.333 kasus dengan tingkat positivity rate 7,83 persen.
Baca Juga: Jumlah Pasien Covid-19 di RSHS Bandung Meningkat, 77 Dokter Terpapar Virus Corona
Terhadap kondisi tersebut Ema Sumarna mengatakan bahwa pihaknya telah mengintruksikan perangkat kecamatan dan kelurahan supaya mengaktifkan kembali posko-posko pengetatan di wilayah. Terutama dalam menekan mobilitas masyarakat.
"Untuk saat ini Gugus Tugas kecamatan dan kelurahan serta kewilayahan di RT dan RW harus lebih maksimal, walaupun jumlah kasus hariannya sudah menurun. Dalam kondisi seperti sekaran ini semua elemen masyarakat harus turut bergerak dan kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan, saling mendukung lah untuk kebaikan bersama,” pungkas Ema Sumarna. (hp.siswanti)***
