Network
Menurutnya beasiswa KIP yang ada di pendidikan Indonesia mestinya melibatkan pemerintah guna memeratakan penerima beasiswa bagi yang kurang mampu. Karena dinilai masih menggunakan budaya lindungan partai, seluruh instansi yang terlibat harus sama-sama melakukan pengawasan yang sangat ketat dalam melaksanakan beasiswa khususnya dalam perguruan tinggi.
Baca Juga: Petik Pelajaran Hidup dari Cerita Petugas Pemulasara di Rumah Duka Dustira
Fariz sebagai salah satu korban penerima beasiswa palsu merasa kecewa kepada pihak pengelola, terlebih ketika pihak kampus memberikan janji manis yang kemudian tidak sesuai fakta. “Perasaan saya kecewa kepada pengelolaan beasiswa KIP dan pihak kampus yang telah memberikan janji manis yang tidak sesuai fakta dan yang lebih kecewa lagi ketika para mahasiswa yang mengajukan untuk mengundurkan diri tidak ada yang di acc, jadi data para mahasiswa masih aktif di kampus namun mahasiswa sendiri sudah keluar atau mengundurkan diri dari kampus tersebut” ungkapnya.
Fariz menceritakan bahwa pada awalnya, pihak pengelola beasiswa KIP memberikan harapan kepada para penerima bahwa mereka akan mendapatkan dukungan keuangan untuk menunjang pendidikan mereka. Namun, setelah beberapa waktu berlalu, para mahasiswa mulai merasakan ketidaksesuaian antara janji yang diberikan dengan realitas yang ada.
Kisah ini menggambarkan betapa rapuhnya sistem pengelolaan beasiswa dan kekurangan transparansi yang berdampak buruk pada para mahasiswa yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program tersebut. Beasiswa fiktif ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dan kekecewaan yang mempengaruhi motivasi belajar para mahasiswa.
Para mahasiswa penerima beasiswa palsu ini menuntut tanggung jawab yang jelas dari pihak pengelola beasiswa KIP dan pihak kampus. Mereka berharap agar masalah ini segera diselesaikan dan langkah-langkah pencegahan yang lebih ketat diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Kasus ini juga menjadi panggilan bagi semua pihak terkait untuk lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan integritas dalam sistem pendidikan. Diharapkan, dengan mengungkap dan menindak tegas kasus seperti ini, kita dapat memastikan bahwa bantuan pendidikan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan dan memberikan kesempatan yang adil bagi para mahasiswa yang berprestasi.(Zia Fauzan Nurmuhamad)***
