Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Duta Besar Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun, menghimbau Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mengambil tindakan terhadap militer Myanmar. Tindakan diambil untuk memulihkan demokrasi pemerintah sipil terpilih yang digulingkan dalam kudeta militer pada 1 Februari di negara Asia Timur.
Duta Besar Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun menyampaikan pidatonya setelah utusan khusus Sekretaris Jenderal António Guterres untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, memperingatkan bahwa tidak ada negara yang harus mengakui atau melegitimasi junta Myanmar.
“Kami membutuhkan tindakan lebih lanjut sekuat mungkin dari komunitas internasional untuk segera mengakhiri kudeta militer, menghentikan penindasan terhadap orang-orang yang tidak bersalah, mengembalikan kekuasaan negara kepada rakyat dan memulihkan demokrasi,” tegas Kyaw Moe Tun yang mendapat sambut tepuk tangan dan pujian dari barat dan rekan-rekan Islam.
Baca Juga: Mulai di Vaksin, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kota Cimahi
Dengan nada datar Kyaw Moe Tun membacakan pernyataan atas nama kelompok politisi terpilih dan mewakili pemerintah sah negara. Diakhiri pidatonya Kyaw Moe Tun melakukan penghormatan tiga jari yang digunakan oleh para pengunjuk rasa.
Sementara Schraner Burgener utusan khusus Sekretaris Jenderal António Guterres untuk Myanmar,
mendorong sinyal yang jelas untuk mendukung demokrasi secara kolektif saat dia membunyikan alarm atas kudeta. Mendesak negara-negara berpengaruh untuk mendorong militer agar memungkinkan penilaian independen atas situasi tersebut.
Dikatakan Schraner Burgener, Myanmar berada dalam kekacauan sejak tentara merebut kekuasaan dan menahan pemimpin pemerintah sipil, Aung San Suu Kyi, serta sebagian besar partainya Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Kudeta dilakukan setelah militer mengatkan hasil pemilihan yang dilakukan sebagai bentuk penipuan.
Baca Juga: Ace Hasan, Ingatkan Kepala Daerah yang Baru Dilantik Utamakan Kepentingan Rakyat
“Sayangnya, rezim saat ini meminta saya untuk menunda kunjungan. Sepertinya mereka ingin terus melakukan penangkapan besar-besaran dan memaksa orang untuk bersaksi melawan pemerintah NLD. Ini kejam dan tidak manusiawi, ” ujar Schraner Burgener.
Disampaikan Schraner Burgener pasca kudeta militer, Myanmar sebagian besar dilumpuhkan oleh protes berminggu-minggu dan kampanye pembangkangan sipil terhadap militer. Sementara panglima militer, Jenderal Min Aung Hlaing, mengatakan pihak berwenang menggunakan kekuatan minimal selama protes, tiga pengunjuk rasa dan satu polisi tewas.
"Jika ada peningkatan dalam hal tindakan keras militer - dan sayangnya seperti yang telah kita lihat sebelumnya di Myanmar -terhadap orang-orang yang menggunakan hak-hak dasarnya, mari kita bertindak cepat dan kolektif," kata Schraner Burgener.
Dikatakan Schraner Burgener, tentara telah menjanjikan pemilihan, tetapi belum memberi tanggal. “Penting bagi komunitas internasional untuk tidak memberikan legitimasi atau pengakuan kepada rezim ini,” tegas Schraner Burgener.
Sementara António Guterres berjanji memobilisasi cukup banyak tekanan internasional, untuk memastikan kudeta ini gagal. Dewan keamanan telah menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat tersebut, tetapi berhenti mengutuk kudeta tersebut.
Baca Juga: Dede Yusuf , Belajar Tatap Muka di Sekolah Harus Melaksanakan Prokes Covid-19 yang Ketat
Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Linda Thomas-Greenfield, menegaskan agar setiap negara tidak memberikan toleransi kekerasan yang dilakukan militer terhadap rakyat Myanmar.
“Kami mendesak setiap negara anggota di sini hari ini untuk menggunakan saluran apa pun yang tersedia untuk memberi tahu militer bahwa kekerasan terhadap rakyat Myanmar tidak akan ditoleransi. Bersama-sama kita semua menunjukkan kepada orang-orang Myanmar bahwa dunia sedang menonton. Kami mendengar mereka dan kami berdiri bersama mereka,” tegas Linda Thomas. (heriyanto)***
