PORTAL BANDUNG TIMUR - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta distribusi vaksin hewan ternak dipercepat. Percepatan distribusi vaksin dalam upaya pengendalian penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) mengutamakan daerah prioritas yang terkena wabah cukup parah.
Disampaikan Muhadjir Effendy saat ini wabah PMK telah tersebar di 19 provinsi di Indonesia. Terdata sebanyak 183.280 hewan ternak terinfeksi PMK.
Provinsi Jatim merupakan provinsi terparah dengan hewan ternak yang terkena PMK. “Karenanya, percepatan pengadaan vaksin harus segera dilakukan, sebagaimana pemerintah kita menangani Covid 19, dan prioritaskan kepada daerah yang sudah terpapar PMK,” ujar Muhadjir Effendy, dalam keterangannya terkait Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan Ternak yang disampaikan secara virtual.
Baca Juga: Gempa Magnitudo 4.9 Guncang Pesisi Selatan Sumatera Barat
Dikatakan Muhadjir Effendy, wilayah Jawa Timur dengan angka tertinggi hewan ternak terkena PMK mendapat prioritas penambahan vaksin dalam skala besar sangat diperlukan. ”Kita harus berburu vaksin, karena kita tidak bisa menunggu terlalu lama untuk mencegah penyebarannya,” ujar Muhadjir Effendy.
Pemerintah menurut Muhadjr Effendy, telah mempersiapkan pengadaan 3 juta dosis vaksin PMK darurat. Pengadaan tahap pertama vaksin darurat sebanyak 800 ribu dosis dan tahap selanjutnya 2,2 juta dosis.
Vaksin tahap pertama telah tiba pada hari minggu 12 Juni 2022 lalu sebanyak 10.000 dosis dan telah dilakukan vaksinasi perdana pada 14 Juni 2022 lalu di dua peternakan sapi rakyat yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
Baca Juga: Dugaan Penistaan Agama, Kepolisian Panggil Manajemen Holywings Terkait Promosi Miras Gratis
Pengiriman vaksin berikutnya dari tahap pertama dengan total 800 ribu dosis tiba kembali di Indonesia pada Kamis 16 Juni 2022, melalui Bandara Soekarno-Hatta. “Populasi sapi di Indonesia saat ini sekitar 18 juta ekor, untuk mengejar herd immunity, paling tidak 70% sapi dari populasi harus sudah divaksin,” terang Muhadjir Effendy.
Peternak yang mengalami kerugian akibat penyebaran PMK menurut Muhadjir Effendy harus di data. Hal tersebut agar mendapat kompensasi baik berupa bansos ataupun yang lain, karena dikhawatirkan kerugian peternak akibat PMK akan menambah angka kemiskinan ekstrem.
“Selain karena ternaknya mati, para peternak juga dirugikan karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani PMK. Terutama para peternak kecil yang kehilangan ternaknya, karena kalau sudah kemiskinan ekstrem, bukannya menanggulangi tapi malah menambah karena adanya PMK. Ini yang harus diwaspadai,” ujar Muhadjir Effendy.
Kemenko PMK Muhadjir Effendy juga meminta pemerintah agar segera mengeluarkan pernyataan kedaruratan atau Kejadian Luar Biasa (KLB) terhadap penanganan PMK. “Kalau memang dianggap belum bisa di seluruh Indonesia, mungkin status KLB terbatas bisa untuk provinsi tertentu yang butuh percepatan dulu agar penggunaan anggaran bisa direlaksasi dan aturan yang sangat ketat bisa dipermudah,” pungkas Muhadjir Effendy. (heriyanto)***