Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Wakil Presiden Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin tegaskan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) tidak dapat didasarkan pada wilayah administratif semata. Sebagai wilayah aglomerasi, mobilitas penduduk antarwilayah yang tinggi di Jabodetabek tidak dapat dihindarkan dan sangat berpotensi menjadi rantai penyebaran Covid-19 antar daerah.
“Penanganan Covid di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek baik secara program maupun data itu harus dilakukan secara terintergrasi dan terpadu melalui koordinasi yang baik antara Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten. Selain koordinasi yang baik, diperlukan juga penekanan penanganan secara terpadu dari hulu ke hilir,” jelas Wapres K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan pengarahan kepada seluruh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Senin 2 Agustus 2021.
Lebih lanjut disampaikan Wapres K.H. Ma’ruf Amin, apabila penanganan di hulu dapat dilakukan dengan baik maka di hilir akan mengikuti. “Yang lebih penting juga ingin mendorong terwujudnya kerja sama yang baik antara Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dalam kaitan ini adalah penangan pandemi secara terpadu dari hulu ke hilir,” ujar Wapres K.H. Ma’ruf Amin.
Baca Juga: Olimpiade Tokyo 2020, Ditangan Greysia Polii dan Apriyani Rahayu Tradisi Emas Olimpiade Tercipta
Disampaikan Wapres K.H. Ma’ruf Amin, penanganan pandemi dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek harus memiliki dan menggunakan standar serta kualitas secara baik. Khususnya, dalam pelaksanaan protokol kesehatannya maupun dalam rangka penanganan 3T nya Testing, Tracing dan Treatment.
Menutup arahannya, Wapres K.H. Ma’ruf Amin, berpesan kepada Menteri Dalam Negeri serta seluruh jajaran pimpinan di wilayah aglomerasi Jabodetabek agar dapat melakukan koordinasi lebih lanjut tentang penanganan pandemi Covid-19 di wilayah ini agar dalam pelaksanaan di lapangan tidak terjadi ego kewilayahan.
“Dan perlunya ada koordinasi nanti Menteri Dalam Negeri dan Satgas, koordinasi dari wilayah-wilayah ini jangan sampai ada semacam, kalau istilah Pak Jaksa Agung, ego kewilayahan. Sebab ini menjadi suatu daerah yang aglomerasi, mungkin perlu dicari modelnya seperti apa,” pungkas Wapres K.H. Ma’ruf Amin.
Baca Juga: Waduh, Masih Ada Warga Bojongpulus BAB di MCK Plastik Bantaran Sungai Cikeruh
Rapat dilanjutkan dengan pemaparan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Plh. Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Nasional Wiku Adisasmito.
Turut mendampingi Wapres K.H. Ma’ruf Amin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Plh. Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Nasional Wiku Adisasmito, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, serta para Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi. (heriyanto)***
