Network
PORTAL BANDUNG TIMUR -Kementerian Kesehatan berfokus pada intervensi spesifik untuk penanganan stunting pada anak. Penanganan dilakukan sebelum masa kelahiran maupun setelah kelahiran.
“Setelah kelahiran, deteksi dini stunting dilakukan melalui pengukuran di Posyandu. Agar pemeriksaan pengukuran bayi terstandar, kita gunakan antropometri di seluruh Posyandu di Indonesia sekaligus kita bisa pastikan perlambatan pertambahan berat badan bisa dideteksi lebih cepat sehingga tidak terjadi malnutrisi kronik yang akhirnya menjadi stunting,'' ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
Menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin, diagnosis stunting ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan antropometri dan penunjang. Hasil pengukuran menjadi deteksi dini oleh kader di Posyandu, untuk kemudian dirujuk ke dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk diagnosis, pemberian konseling dan edukasi.
Bayi dan Balita stunting kemudian dirujuk ke dokter spesialis anak di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) untuk mengidentifikasi faktor-faktor medis atau red flags penyebab stunting. “Total kebutuhan antropometri kit sebanyak 313.737 dari jumlah Posyandu 303.416 yang ditargetkan akan terpenuhi pada tahun 2024,” ujar Menkes s Budi Gunadi Sadikin, sebagaimana dikutip dari situs resmi kemenkes.go.id, Jumat 20 Januari 2023.
Sebelumnya tahun 2019 menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin, baru 25.177 Puskesmas memiliki antropometri kit dan tahun 2020 sebanyak 1.823 Posyandu. Pada tahun 2021 sebanyak 16.936 Posyandu dan tahun 2022 berjumlah 34.256 Posyandu.
Sementara tahun 2023 ditargetkan berjumlah 127.033 Posyandu, dan 2024 ditargetkan mencapai 81.512 Posyandu yang memiliki antropometri. “Untuk mendukung fokus pada intervensi spesifik penanganan stunting pada anak dilakukan pelatihan pemantauan pertumbuhan dilakukan dengan melibatkan tenaga terlatih dari Puskesmas,” tutup Menkes Budi Gunadi Sadikin. (heriyanto)***
