Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terus melalukan berbagai upaya dan ikhtiar untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Bupati Bandung menyebutkan IPM Kabupaten Bandung mengalami kenaikan dari sebelumnya 72,39 poin menjadi 72,73 poin, sehingga ada kenaikan nilai indeks sebesar 0,34 poin.
"Ada tiga indikator peningkatan IPM itu. Pertama pendidikan, kedua kesehatan dan ketiga daya beli," kata Bupati Bandung Dadang Supriatna saat menghadiri Musyawaran Rencana Pembangunan (Musrembang)Tingkat Kabupaten Bandung di Hotel Sunshine Soreang.
Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabuaten Bandung menurut Dadang Supriatna, dilaksanakan dalam rangka penguatan sumber daya manusia dalam pelayanan publik yang berkelanjutan. Khususnya untuk daya beli, bahwa Pemkab Bandung sudah menggulirkan dana pinjaman bergulir tanpa bunga untuk para pelaku usaha kecil di Kabupaten Bandung.
Baca Juga: UPDATE, Gempabumi Tektonik Berpusat di 45 Kilometer Agrabinta Kabupaten Cianjur
"Untuk tahap awal, kita sudah menggulirkan Rp 40 miliar, dan jika berkembang akan ditambah lagi Rp 20 miliar menjadi Rp 60 miliar. Penyalurannya melalui BPR Kertaraharja dan Bank BJB," kata Dadang Supriatna.
Dikatakannya, dengan adanya dana pinjaman bergulir itu untuk mendongrak daya beli masyarakat, sehingga akan berpengaruh pada IPM. Untuk mendongkrak IPM itu, ia menyebutkan, pada tahun ini Pemkab Bandung akan membangun dua Rumah Sakit Umum Daerah, yaitu di Kertasari dan Cimaung.
Sedangkan untuk di bidang pendidikan, imbuh Dadang Supriatna, pihaknya sudah berbicara dengan Gubernur Jabar untuk mendirikan SLTA.
“Di Kabupaten Bandung, katanya, ada 23 kecamatan yang masih membutuhkan berdirinya SLTA baru. Kalau ketiga indikator ini bisa kita lakukan, maka targetan kita IPM mencapai 73,78 poin pada 2023 akan tercapai," harapnya.
Pada kesempatan musrenbang itu, Bupati Bandung turut menyampaikan sembilan prioritas yang menjadi arah kebijakan Pemkab Bandung, di antaranya peningkatan pelayanan kesehatan, pemulihan ekonomi kerakyatan, pengendalian pencemaran lingkungan, peningkatan infrastruktur, pengembangan pariwisata, peningkatan layanan jaminan sosial dan hal lainnya.
