Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Taman Budaya Jawa Barat harus mengembalikan marwah tugas dan fuksi sebagai tempat pelestarian dan pengembangan seni budaya Jawa Barat. Taman Budaya Jawa Barat jangan menjadi pusat kegiatan seni budaya Kota Bandung sentris tapi harus menjadi milik masyarakat Jawa Barat.
Hal tersebut disampaikan pemerhati seni budaya Jawa Barat Toto Amsar terkait dengan banyaknya keluhan dari pelaku seni budaya di Jawa Barat pasca pandemi Covid-19. “Selama pandemi (Covid-19) selama dua tahun dan hingga kini juga masih berlangsung, berapa banyak pelaku seni budaya di daerah Jawa Barat dengan seni budayanya yang mati suri ataupun sekarat, saya merasa yakin, seyakin-yakinnya kalau dinas maupun instansi di provinsi (Jawa Barat) maupun kabupaten kota tidak ada yang memiliki datannya,” ujar Toto Amsar, disela persiapan pegelaran The Creativity of Mask Dance ‘Tembang Asmara di Purnama’ di Gedung Teater Tertutup Taman Budaya Jawa Barat Rabu 30 November 2022.
Pemerintah Jawa Barat tidak perlu menutup mata, dalam 10 tahun terakhir perkembangan seni budaya di Jawa Barat nyaris stagnan tidak berkembang dan bahkan sulit berkembang. Hal yang dapat dijadikan parameter adalah berapa banyak pegelaran yang difasilitasi pemerintah dan berapa pegelaran yang digelar masyarakat maupun komunitas seni budaya di daerah.
Baca Juga: Kawanan Monyet Turun ke Pemukiman Warga di Bandung Timur, Ini Penjelasan BMKG
“Salah satu contoh kasus, ya Taman Budaya ini. Pada awal-awal Taman Budaya berdiri atas gagasan Direktur Jenderal Kebudayaan Profesor Doktor Ida bagus Mantra (1978) berbondong-bondong pelaku seni budaya dari daerah yang ingin tampil di Taman Budaya sebelum dapat tampil di Taman Mini Indonesia Indah, demikian pula saat masih berada di naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (1991) pelaku seni budaya masih harus antri untuk dapat tampil di Taman Budaya,” ujar Toto Amsar.
Tapi menurut Toto Amsar, hal itu dulu saat Taman Budaya berada dibawah naungan pemerintah pusat. Setelah berlaku Undang-undang Otonomi Daerah (2001) dan Taman Budaya berada dibawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mulai mengalami keterbatasan karena anggaran.
“Kemerosotan semakin terjadi pasca Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berubah nomenklatur menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, jumlah pegelaran semakin berkurang. Dimasa Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) bidang kebudayaan masuk garapan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2011) juga Pendidikan dan Kebudayaan, seni budaya diarahkan menjadi sektor ekonomi kreatif, Taman Budaya seluruh Indonesia begitu dimanja dengan Program Penguatan Taman Budaya, tapi pemerintah Jawa Barat tetap adem ayem,” ujar Toto Amsar.
Baca Juga: Polisi Pastikan Kondisi Terakhir di Lokasi Kebocoran Pipa PLTMH Cirompang Aman Terkendali
Setelah presiden berganti telah lahir Undang Undang Pemajuan Kebudayaan (UU No 5 Tahun 2017). “Dalam UU ini sangat jelas bahkan disebutkan implementasinya melalui 10 PPKD (Pokok Pemajuan Kebudayaan Daerah), tapi tetap saja Pemrov Jabar tidak terenyuh untuk melaksanakan berbagai programnya, bahkan hingga kini,” ujar Toto Amsar.
Hal senada disampaikan kurator seni rupa Thee Huis Gallery, Diyanto, bahwa Jawa Barat sangat kaya akan pelaku seni rupa dan kaya akan aktivitas seni rupa. “Tapi sangat sayang sangat sedikit yang difasilitasi pemerintah daerah, jangankan dibandingkan dengan Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan Bengkulu dan Lampung ataupun Kalimantan Timur kita kalah,” ujar Diyanto yang langganan menjadi kurator maupun peserta pameran di Galeri Nasional.
