Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Menteri Keuangan terbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.07/2021. Peraturan dikeluarkan dalam upaya mengotimalisasi dukungan pendanaan melalui belanja transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD), optimalisasi penggunaan dan penyaluran Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Desa.
“Inti dari PMK 94 ini sebetulnya ada tiga hal. Yang pertama adalah kita memberikan relaksasi terhadap penyaluran Dana Desa, jadi harapannya nanti dengan adanya penyaluran yang lebih baik maka tingkat serapan di daerah yang sampai langsung kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) ini akan meningkat drastis,” jelas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Astera Primanto Bhakti, dikutip pada laman resmi Kemenkeu.
Dikatakan Astera Primanto Bhakti, saat ini capaian untuk serapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa masih sangat rendah. Dari target anggaran sebesar Rp28,8 triliun, capaiannya saat ini baru sekitar Rp6,1 triliun.
Baca Juga: Gus Muhaimin, Percepat Pendistribusian Vaksin Covid-19 Hingga Pelosok
“Ini merupakan suatu hal yang perlu menjadi perhatian kita semua. Pada saat pandemi, perlinsos ini harus betul-betul kita tingkatkan. Karena perlinsos yang terutama ada di desa ini merupakan bantalan bagi masyarakat banyak,” ujar Astera Primanto Bhakti.
Selain hal itu, menurut Astera Primanto Bhakti, juga menekankan pentingnya konsistensi realisasi jumlah KPM BLT Desa setiap bulannya. Disebutkan ada tren penurunan jumlah penerima dalam beberapa bulan terakhir ini.
Hal ini menurut Astera Primanto Bhakti, menunjukan belum semua KPM menerima BLT Desa secara tetap. Padahal harapannya dengan perlinsos ini para penduduk miskin terutama yang ada di desa yang berhak menerima BLT Desa bisa mendapatkan bantalan yang memadai.
Baca Juga: Vaksin Sinovac Masih Ampuh Tangkal Covid-19
“Nah untuk itu kita berikan suatu relaksasi-relaksasi persyaratan yang tadinya ini dianggap merupakan penghambat tapi kita berikan relaksasi. Salah satunya adalah dengan bisa memberikan rapel dan juga penggunaan sistem tagging,” ujar Astera Primanto Bhakti.
Ditegaskan Astera Primanto Bhakti, BLT Desa merupakan prioritas penggunaan Dana Desa. Jika ada desa yang jumlah KPM-nya masih kurang maka bisa melakukan penambahan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah.
“Saya harap teman-teman di pemda betul-betul mendorong agar perlinsos terutama BLT Desa ini kita betul-betul memberikan dampak yang signifikan. Jadi kalau ada permasalahan silakan didiskusikan. Dari Kemendes juga melakukan monitoring, dari kami juga melakukan monitoring, dan teman-teman di KPPN ini juga siap untuk membantu,” tegas Astera Primanto Bhakti.
Baca Juga: Kebun Binatang Bandung Akan Korbankan Rusa dan Angsa Guna Selamatkan Harimau dan Singa
Terkait program vaksinasi nasional, Astera Primanto Bhakti, mengatakan bahwa Presiden selalu menyampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa tingkat vaksinasi di Indonesia perlu ditingkatkan. Mulai dari satu juta per hari kemudian nanti harapannya bisa mencapai dua juta per hari.
Maka, pemerintah pusat melakukan intervensi melalui pelibatan TNI-Polri dalam pelaksanaan vaksinasi. “Untuk itu, kami betul-betul minta kerja sama dari pemda untuk bisa melakukan ini dengan baik. Dan kami akan melakukan intercept, jadi anggarannya kita ambil yang dari sebagian DAU kemudian kita bayarkan kepada TNI-Polri kemudian nanti akan kita perhitungkan,” ujar Astera Primanto Bhakti.
Sedangkan terkait pemantauan refocusing anggaran daerah, Astera Primanto Bhakti, mengharapkan agar pemda bisa menyampaikan laporannya secara rutin. “Kami akan membuka suatu sistem monitoring, selain laporan reguler yang disampaikan tiap bulan kami akan menugaskan setiap daerah punya yang namanya account representative,” ujar Astera Primanto Bhakti.
Nantinya menurut Astera Primanto Bhakti, akan langsung bertanya kepada pejabat di Pemda untuk melihat update dari refocusing dan juga realisasi dari belanja-belanja. “Tentunya ini untuk mendukung penanganan COVID-19 mulai dari belanja kesehatan, belanja perlindungan sosial termasuk juga belanja untuk dukungan ekonomi terutama adalah UMKM,” pungkas Astera Primanto Bhakti. (heriyanto)***
