Network
PORTAL BANDUNG TIMUR – Pemerintah diminta untuk membuka kepada punlik data distribusi beras yang selama ini dilakukan pemerintah. Termasuk distribusi beras hasil impor pemerintah tertinggi dalam sejarah mencapai 3,5 juta ton pada tahun 2023 lalu.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu 13 Maret 2024. “Kami meminta Pemerintah untuk membuka kepada publik data distribusi beras yang selama ini dilakukan pemerintah, baik distribusi beras impor maupun beras dari serapan petani lokal. Termasuk ke mana distribusi beras hasil impor pemerintah yang dinilai cukup besar, yakni 3,5 juta ton pada tahun 2023 lalu,” kata Amin Ak.
Disampaikan Amin Ak, pihaknya memahami adanya pergeseran musim tanam hingga bencana El Nino hingga menyebabkan kelangkaan beras dan tingginya harga beras. Hal ini yang menjadi alasan pemerintah kemudian melakukan impor beras dalam jumlah yang besar.
“Bahkan impor terbesar sejauh ini. Namun, ternyata solusi impor tersebut tak lantas membuat harga beras menurun,” kata Amin Ak.
Baca Juga: Mendag Zulkifli Hasan, El Nino Sebabkan Pergeseran Musim Panen, Pasokan Berkurang Harga Naik
Terhadap impor beras yang cukup tinggi tersebut, Amin Ak mempertanyakan bagaimana manajemen distribusi beras yang dilakukan pemerintah selama ini. "Berapa yang diimpor, berapa yang untuk memenuhi kebutuhan rutin, berapa yang digunakan untuk Bansos dan sebagainya. Sehingga jadi pertanyaan, ini pemerintah punya kendali nggak sih terhadap produk-produk yang terkait dengan kebutuhan pokok?" ujar Amin Ak.
Karenanya menurut Amin Ak, pentingnya pemerintah memiliki kendali dalam mengelola beras. Salah satunya dengan menyerap semaksimal mungkin gabah produksi petani, sehingga, bukan swasta yang menguasai tata niaga beras dalam negeri.
Baca Juga: Alhamdulillah, Kepala Bapanas Sebut Harga Beras Mulai Turun Jadi Rp14.000 Per Kilogram
"Mestinya ini Bulog atau siapa saja saya melihat pemerintah itu harus mampu menyerap produksi gabah petani sebanyak mungkin. Jangan seperempatnya yang diserap oleh swasta, sehingga kita menguasai tata kelolanya, tata niaganya, produksinya, jalur distribusinya, kita bisa mengendalikan itu," jelasnya.
Sejak akhir tahun 2024 hingga memasuki bulan Ramadan, harga beras diketahui tak kunjung stabil. Menurut data Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 13 Maret 2024, harga beras medium mencapai angka Rp14.380.***
