Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Dibutuhkan vaksinasi terhadap 181 juta rakyat Indonesia untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity. Indonesia secara pasti telah mengamankan sekitar 330 juta dosis vaksin dan sekitar 330 juta dosis vaksin dengan opsi.
Demikian disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan persnya di Kantor Presiden, Jakarta. “Ini adalah jumlah yang sangat besar. Untuk itu, pemerintah sudah berusaha keras untuk memastikan bahwa kita bisa mengamankan jumlah ini,” ujar Budi Gunadi Sadikin.
Disampaikan Budi Gunadi Sadikin, dalam pengadaan kebutuhan vaksin, Pemerintah Indonesia menempuh lima jalur, empat diantaranya bersifat bilateral dan satu bersifat multilateral.
Baca Juga: Liga Inggris, Manchester United Berhasil Tutup Tahun di Posisi Kedua
Empat jalur bilateral Pemerintah Indonesia sudah menandatangani kontrak dengan Sinovac sebanyak 125 juta dosis vaksin dan masih tersedia opsi untuk menambahnya serta dengan Novavax sebanyak 130 juta dosis.
“Kita akan segera menandatangani kontrak dengan AstraZeneca untuk 100 juta dosis vaksin, sebagian firm (firm order/binding) sebagian opsi (potensi). Kita juga akan segera menandatangani kontrak dengan BioNTech Pfizer untuk 100 juta dosis vaksin, di mana 50 juta adalah firm dan sisanya adalah opsi,” ujar Budi Gunadi Sadikin.
Finalisasi dengan AstraZeneca dan Pfizer akan diselesaikan dalam waktu dekat ini. “Jadi total sekitar 400 juta dosis vaksin, 100 juta akan didatangkan dari negara Cina, 100 jutaan dari Novavax perusahaan Amerika Serikat-Kanada, 100 jutaan dari AstraZeneca London, Inggris, dan 100 jutaan lagi Pfizer, perusahaan gabungan Jerman dan Amerika Serikat,” papar Budi Gunadi Sadikin.
Baca Juga: Pelabuhan Benoa Bali Belum Lakukan Kewenangan PSC
Sementara itu untuk jalur multilateral, menurut Budi Gunadi Sadikin, Indonesia telah melakukan kerja sama dengan GAVI (Global Alliance Vaccines and Immunization) melalui COVAX/GAVI yang akan memberikan vaksin secara gratis. COVAX/GAVI diinisiasi oleh aliansi vaksin GAVI serta didukung WHO dan Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI).
