Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) I Cianjur mencatat ada sekitar 1000 siswa siswi yang sudah masuk daftar Pemilih tetap atau DTP. Ke 1000 siswa siswi SMAN 1 Ciajur terdaftar sebagai pemilih pemula menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang.
Menurut Kepala SMAN 1 Cianjur DR. Agam Supriyanta, jumlah tersebut didapat berdasarkan hasil pendataan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur untuk keperluan perekaman dan pencetakan KTP elektronik. “Berdasarkan data jumlah secara keseluruhan anak didik yang ada dilingkungan SMAN 1 Cianjur, kurang lebih ada sekitar 1.300 orang,” terang Agam Supriyatna kepada Portal Bandung Timur, Selasa 7 November 2023, saat ditemui di ruang kerjanya.
Namun menurut Agam Supriyatna, berdasarkan pendataan administrasi dari kependudukan yang dilakukan Disdukcapil, terdapat 800 orang wajib KTP. “Saat ini kami memiliki siswa siswi sekitar 1.300 orang, dari jumlah tersebut ada seribuan yang merupakan pemilih pemula,” kata Agam Supriyatna.
Baca Juga: Wow, di Cianjur Seluruh Perangkat Desa Kini Miliki NIPD sebagai Kepastian Hukum
Dikatakan Agam Supriyatna, saat Disdukcapil melakukan pendataan, ada 800 siswa yang belum membuat KTP elektronik ditambah 200 orang siswa kelas XII yang sudah membuat KTP. “Jadi total pemilih pemula di SMAN 1 Cianjur lebih kurang seribu orang,” ujar Agam Supriyatna.
Agam Supriyatna menjelasakan, pendataan yang dilakukan Disdukcapil terhadap siswa yang sudah berusia 17 tahun atau pada Februari 2024 sudah berusia 17 tahun. Pendataan untuk kepentingan perekaman dan pencetakan KTP elektronik yang nanti menjadi salah satu syarat mereka bisa memilih Pemilu 2024.
“Memang dengan telah dibuatnya KTP elektronik bagi siswa kami, maka mereka nanti bisa menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2024 sebagai pemilih pemula. Langkah penting yang perlu dilakukan saat ini tentu sosialisasi tahapan Pemilu 2024 kepada para pemilih pemula,” tambah Agam Supriyatna.
Baca Juga: GRATIS di Cianjur mah, Biaya BPHTB bagi Masyarakat Pemohon PTSL
Meskipun terkait sosialisasi tersebut menurut Agam Supriyatna, tentu bukan tugas sekolah, melainkan tugas KPU sebagai pihak penyelenggara Pemilu. “Kita belum (koordinasi) dengan KPU. Barangkali kita menunggu perkembangan saja. Kalau nanti KPU akan melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, tentu kami juga akan memfasilitasinya,” katanya.
Kalau KPU tidak ada jadwal sosialisasi ke sekolah-sekolah, pihaknya bisa saja mengundang sebagai narasumber pada momen-momen tertentu. Hal itu memungkinkan karena pada Kurikulum Merdeka salah satunya ada project Suara Demokrasi.
