Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan RI, menjanjikan akan ada kebijakan subsidi untuk minyak goreng kemasan. Kebijakan nasional di Kabupaten Bandung sudah mulai diterapkan sejak 19 Januari 2022 lalu hingga rencananya enam bulan ke depan atau sampai Hari Raya Idulfitri mendatang.
"Kebijakan subaidi untuk minyak goreng kemasan itu sebesar Rp 7,6 triliun untuk 750 juta liter per bulan untuk nasional. Pada saat dilaunching kebijakan satu harga minyak goreng kemasan Rp14.000 per liter, tingkat konsumsi dan pembelian di masyarakat sangat tinggi," terang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bandung Dicky Anugrah kepada Portal Bandung Timur di Soreang, Kamis 10 Februari 2022.
Dikatakan Dicky Anugrah terhadap kebijakan nasional mulai diterapkan sejak 19 Januari 2022 lalu hingga rencananya enam bulan kedepan atau sampai Hari Raya Idulfitri mendatang. Saat melakukan monitoring ke sejumlah mini market dan super market pihaknya melihat stok minyak goreng kosong.
Baca Juga: Satu Tersangka Pelaku Investasi Bodong Ditangkap Di Bandung, Satu Lagi Buron
"Di pasar swalayan atau minimarket, relatif masih ada stocknya. Namun harganya masih diatas ketentuan pemerintah karena masih stok lama dan harga lama," katanya.
Dikatakannya, saat kebijakan satu harga ini berlangsung ada persoalan di lapangan, persoalan pertama, tingginya tingkat konsumsi kebutuhan minyak masyarakat. “Walaupun sudah dibatasi satu orang itu satu liter dan maksimal 2 lite, karena masyarakatnya banyak dan kebutuhannya sangat tinggi, kata dia, stocknya langsung habis.
Kemudian menurut Dicky Anugrah, persoalan kedua terlambatnya pengiriman dari supplier ke ritel. “Sebenarnya, persoalan ini sudah saya sampaikan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jabar maupun Kementerian Perdagangan," katanya.
Baca Juga: Kemendikbud Ristek Tunda Pembukaan Pendaftaran dan Seleksi Administrasi PPG 2022
Ia menegaskan, kekosongan stock minyak goreng kemasan di lapangan, karena keterlambatan dalam pengiriman. "Setelah saya sampaikan, ternyata secara nasional sama," ucapnya.
Dicky Anugrah mengatakan, anggaran triliunan rupiah untuk subsidi minyak goreng itu, disalurkan pemerintah kepada pihak penyalur minyak goreng kemasan itu, untuk kemudian dikirim ke pasar modern maupun pasar rakyat. "Jadi semuanya dikirim, sesuai permintaan dan tidak ada pengecualian," katanya.
