Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Mantan pemimpin Myanmar terguling Aung San Suu Kyi di vonis hukuman penjara 7 tahun. Pemerintah Militer berkuasa menyatakan Aung San Suu Kyi bersalah atas lima dakwaan korupsi terkait penyalahgunaan dana negara untuk pembelian dan sewa helikopter.
Persidangan yang digelar pasta Junta Militer Februari 2021 telah memenjarakan Aung San Suu Kyi serta pejabat negara lainnya. Militer juga menahan lebih dari 16.650 lainnya, termasuk anak-anak dan aktivis pro-demokrasi.
Tim hukum Aung San Suu Kyi berulang kali menyatakan dia tidak bersalah. Pada nota pembelaannya Aung San Suu Kyi menegaskan bahwa dirinya hanya memberikan instruksi sesuai prosedur.
Baca Juga: Jalur Cibiru Macet Total hingga Jelang Dini Hari, Ini Penyebabnya
Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah lama mengklaim bahwa rangkaian tuduhan yang dibuat-buat. Hal itu dilakukan Junta Militer sebagai upaya untuk menahan tokoh demokrasi berusia 77 tahun dan hingga kini menjalani hukuman di penjara Naypyidaw hingga pengaruhnya berkurang.
“Hukuman ini dan pemenjaraan konselor negara Aung San Suu Kyi yang berkelanjutan adalah bagian tak terpisahkan dari serangan berkelanjutan junta terhadap penduduk sipil Myanmar,” ujar Patrick Phongsathorn, spesialis advokasi senior di Fortify Rights sebagaimana dikutip dari situs berita The Guardian, Sabtu 31 Desember 2022.
Namun demikian sejumlah media lokal mengabarkan bahwa hukuman Aung San Suu Kyi akan diringankan sebagai bagian dari amnesti umum untuk menghormati tahun baru dan peringatan 75 tahun Hari Kemerdekaan Myanmar, yang akan jatuh pada 4 Januari. Tahun lalu, junta membebaskan sejumlah tahanan politik saat ini dan mengurangi hukuman Aung San Suu Kyi menjadi dua tahun.
Baca Juga: Menutup Tahun 2022 dan Mengawali Tahun 2023 Saat yang tepat Untuk Bermuhasabab
Selain menyalahkan Junta Militer atas penahanan lebih dari 16.650 orang aktivis pro-demokrasi, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, juga menyalahkan atas kematian lebih dari 2.680 orang.
Awal bulan ini, dewan keamanan PBB menyerukan pembebasan tahanan politik serta akses kemanusiaan tanpa hambatan dan segera mengakhiri semua bentuk kekerasan dalam resolusi pertamanya di Myanmar sejak konflik brutal dimulai.
