PORTAL BANDUNG TIMUR - Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak terus meluas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Puan Maharani desak pemerintah percepat tindakpengendalian penyebaran. Penyebaran PMK pada hewan ternak kuku dua menimbulkan kekhawatiran masyarakat jelang Idul Adha.
“Kasus PMK pada hewan ternak sudah semakin serius karena penyebarannya semakin meluas. Pemerintah harus segera melakukan pengendalian karena masyarakat sudah semakin cemas mengingat sebentar lagi Idul Adha,” ujar Puan Maharani dalam keteragan persnya.
Dikatakan Puan Maharani, berdasarkan informasi yang diterimanya bahwa penyebaran penyakit mulut dan kuku pada ternak kini telah menyebar ke 18 provinsi dan 163 kabupaten/kota.
Baca Juga: Nimbrung di Acara Koalisi Parpol, Begini Alasan Projo
“Meski pemerintah sudah menyatakan hewan kurban yang disediakan tahun ini bukan dari daerah yang terkonfirmasi PMK, namun kekhawatiran masyarakat masih ada,” ujar Puan Maharani.
Pemerintah menurut Puan Maharani, diharapkan merespons kegelisahan warga, khususnya umat Islam yang merayakan Idul Adha. “DPR berharap agar vaksinasi untuk menekan kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ini segera dilakukan. Dengan begitu, kita bisa mencegah penyebaran virus semakin luas,” kata Puan Maharani.
Sementara terkait dengan upaya vaksinasi PMK yang telah dilakukan, Puan Maharani mendorong vaksinasi bagi hewan ternak yang tidak terpapar PMK harus diprioritaskan. Terutama untuk daerah-daerah yang sudah terjangkit penyakit mulut dan kaki serta wilayah sekitarnya.
Baca Juga: Omicron BA.4 dan BA.5 Terdeteksi di Indonesia
“Ada 3 juta dosis vaksin yang akan segera datang dengan peruntukkan bagi wilayah yang terdampak penyakit mulut dan kuku. Pemerintah juga harus memperbanyak dokter hewan pada wilayah-wilayah terdampak, sebab beberapa daerah sudah merasa kewalahan karena kurangnya tenaga medis yang bertugas melakukan penyuntikan obat untuk sapi yang terpapar PMK,” ujar Puan Maharani.
Akibat kurangnya dokter hewan, menurut Puan Maharani, penanganan hewan ternak yang terpapar PMK menjadi lambat. “Seperti yang terjadi di NTB (Nusa Tenggara Barat). Masalah PMK ini cukup serius karena bisa berdampak juga pada perekonomian Indonesia ” tambah Puan Maharani.
Pemerintah pusat diminta untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah memperketat pengawasan penjualan hewan ternak. Khususnya di pasar-pasar ternak maupun pedagang hewan musiman yang banyak muncul jelang Hari Raya Idul Adha.
Baca Juga: Bertemu Ridwan Kamil di KBRI Swiss, Ini yang Dilakukan Menaker Ida Fauziyah
“Penyebaran PMK juga potensial terjadi di pasar. Oleh karenanya, dibutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat dalam mengantisipasi penyebaran masalah PMK ini, termasuk tokoh masyarakat dan agama. Kami menghimbau seluruh pihak berkenan terlibat dalam upaya pengendalian PMK tanpa mengabaikan faktor kesehatan. Tidak hanya institusi yang memang berfokus pada budidaya hewan ternak, tetapi juga di sektor perdagangan serta pangan,” ” papar Puan Maharani.
Terhadap rencana pembentukan satuan tugas PMK hingga tingkat Pemda Puan Maharni mendukung upaya pemerintah tersebut. “DPR berkomitmen mengawal semua kebijakan pengendalian PMK melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Oleh karena itu, DPR RI melalui Komisi IV akan terus mengawal perkembangan penanganan penyakit PMK,” pungkas Puan Maharani. (heriyanto)***