Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Sembilan lembaga dibidang layanan kesehatan dan satu industri layanan penerbangan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.
Perjanjian kerjasama dalam rangka untuk mewujudkan integrasi data nasional menuju penyelenggaraan single identity number,
"Ada 10 lembaga, 9 bergerak di bidang kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19 dan vaksinasi. Juga satu industri layanan penerbangan yaitu PT. Angkasa Pura Indonesia," terang Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Prof. Zudan Arif Fakrulloh pada acara penandatanganan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu 30 Desember 2020.
Baca Juga: Dipenghujung Tahun 2020 Mendagri Lantik 808 Pejabat
Sebagimana dilansir Portal Bandung Timur dari laman kemendagri.go.id, kesembilan lembaga yang bergerak di bidang kesehatan dan vaksinasi tersebut menurut Zudan Arif Fakrulloh adalah PT. Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk., PT. Sejahtera Inti Sentosa, PT. Nirmala Kencana Mas, PT. Kedoya Adraraya, PT. Bio Farma (Persero), PT. Kimia Farma, PT. Kimia Farma Diagnostika, PT. Kimia Farma Apotek, PT. Inti Dharma Global Indo, beserta satu industri penerbangan yaitu PT. Angkasa Pura Indonesia.
Dijelaskan Zudan Arif Fakrulloh, perjanjian kerja sama merupakan tindak lanjut dari MoU yang sudah dilakukan Mendagri bersama Menteri BUMN, Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan, beberapa waktu lalu.
"Kerja sama ini kita lakukan dalam rangka untuk mewujudkan integrasi data nasional menuju penyelenggaraan single identity number. Kita bercita-cita bahwa seluruh lembaga pelayanan publik bisa saling terkoneksi, sehingga memudahkan di dalam seluruh pelayanan publik dan juga dengan tingkat akurasi data yang tinggi mewujudkan harapan Bapak Presiden menuju satu data Indonesia," jelas Zudan Arif Fakrulloh.
Baca Juga: 1.250 alat Swab Antigen Dari PLN UID Jabar Untuk Pemprov Jabar
Selain integrasi data secara nasional menurut Zudan Arif Fakrulloh, perjanjian akan berimplikasi pada luasnya jangkauan Kemendagri dalam melakukan pembinaan terhadap seluruh lembaga pengguna di daerah.
