Network
Sukurlah, amanat ini bisa dijalankan dengan baik dan kini memiliki Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang film merupakan acuan dalam penyusunan materi dan metode uji kompetensi bagi pekerja perfilman.
Ini semua perlu didukung dengan penyediaan infrastruktur, informasi, dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan agar semua bisa mewujudkan perfilman Indonesia lebih baik. Pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) maupun Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan telah berkontribusi dalam mewujudkan tantangan ini.
Baca Juga: Eriksen Ditawarkan Inter Ditawarkan ke Arsenal Dengan Harga Diskon
Sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih serius dalam mendukung upaya insan perfilman Indonesia di bidang pengembangan kualitas pekerja maupun karyanya.
Pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan harus memainkan peran lebih strategis, baik dalam perspektif pengembangan kebudayaan sekaligus salah satu lokomotif industri kreatif.
Perlu disadari perfilman Indonesia adalah investasi yang dibutuhkan sebagai garda terdepan memperkenalkan Indonesia ke dunia, misalnya Prancis, menjadikan sinema sebagai benteng eksistensi dan budaya, bahkan banyak negara menjadikan film sebagai strategi dan supremasi.
Baca Juga: Pelatihan Budidaya Markisa Karang Taruna Daya Muda Desa Cikupa
Harus ada cara pandang baru terhadap pengembangan perfilman Indonesia. Banyak kajian bisnis film seperti kasus-kasus India dan Korea bahwa muatan lokal bisa menjadi unggulan komparatif ketika berhadapan langsung dengan produk Amerika, yang percaya pada muatan universal agar bisa diterima oleh pasar dunia.
Film-film Indonesia yang sukses juga terbukti menggunakan konten kearifan lokal, dan selama ini karya- karya lokal yang baik cukup kompetitif dan percaya diri ketika bersanding dengan produk asing menjajakan diri di etalase sinepleks.
Dukungan pemerintah juga dibutuhkan lebih dari seluruh sektor mulai produksi, promosi, distribusi pasar lokal dan global, meningkatkan literasi dan apresiasi penonton termasuk pemberian penghargaan, pemberian insentif, melindungi hak pekerja film dan perlindungan atas karya dari pembajakan hak kekayaan intelektual.
