Network
PORTAL BANDUNG TIMUR – Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Istana Negara, Rabu 25 November 2020.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh Pagu Anggaran Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebesar Rp 149,81 triliun atau bertambah Rp 34,23 triliun dari pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp 115,58 triliun.
Presiden Joko Widodo menyampaikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 difokuskan pada 4 hal yang utamanya terkait dampak Pandemi COVID-19, yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dan membangun fondasi reformasi struktural baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan lainnya.
Baca Juga: MUI Konsisten Menyuarakan Pentingnya Protokol Kesehatan
Baca Juga: Lepas Bibit Ikan di Kolam Retensi Bugel Agar Ada Nilai Ekonomis
“Belanja Pemerintah menjadi penggerak roda ekonomi. Oleh karena itu, APBN 2021 harus segera dimanfaatkan dan dibelanjakan untuk menggerakkan roda perekonomian. Lakukan lelang sedini mungkin pada bulan Desember ini agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I Tahun 2021. Artinya pada bulan Januari 2021 sudah ada pergerakan karena lelangnya sudah dilakukan dan DIPA sudah diserahkan,” ucap Presiden Joko Widodo.
Untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur TA 2021, Kementerian PUPR telah melaksanakan lelang dini yang dimulai sejak Oktober 2020. Total realisasi paket yang telah dilelang sebanyak 1.575 paket senilai Rp 11,16 triliun. Seiring waktu jumlah paket yang dilelang dini akan terus bertambah.
Presiden juga mengingatkan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan APBN/APBD dengan cermat, efektif, dan tepat sasaran. Seluruh anggaran yang ada di APBN/APBD harus benar-benar dibelanjakan untuk kepentingan rakyat.
Baca Juga: Pembelajaran di Masa Pandemi, Masalah Keselamatan Siswa Diutamakan
