PORTAL BANDUNG TIMUR - Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sjamsul Hadi, menegaskan bahwa pembangunan kebudayaan bukanlah pilihan tapi prioritas. Dalam perspektif ketahanan budaya, kontribusi Indonesia juga sangat penting di tengah peradaban dunia.
Hal tersebut disampaikan Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sjamsul Hadi, pada Rapat Teknis Kebudayaan 2023 Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IX Provinsi Jawa Barat, di Soreang, Kabupaten Bandung.
“Kebudayaan sangatlah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karenanya pembangunan kebudayaan bukanlah pilihan tapi prioritas. Dalam perspektif ketahanan budaya,” tegas Sjamsul Hadi.
Dikatakan Sjamsul Hadi, selain mengembangkan pembangunan infrastruktur, jangan sampai dilupakan usaha pembangunan 'infrastruktur lunak' yakni kebudayaan. "Prioritas pembangunan kebudayaan dimulai dari penguatan kemampuan sumber daya manusia, hingga menjadikan kebudayaan sebagai nafas kehidupan bangsa dan negara," ujar Sjamsul Hadi.
Baca Juga: Ini 16 Warisan Budaya Takbenda Produk Jawa Barat Versi Kemendikbud RI
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, UU Nomor 11/2010 tentang Cagar Budaya, serta UU Nomor 33/2009 tentang Perfilman, negara itu menempatkan, mengurus, dan melayani. Tugas pemerintah dalam mengelola kebudayaan berorientasi pada pembinaan, disertai usaha mengembangkan, melindungi, serta memanfaatkannya.
"Kebutuhan masyarakat diakomodasi, masyarakat sebagai subjek yang menjadi bagian penting dalam usaha pemajuan kebudayaan," katanya.
Selanjutnya dia menuturkan, laku budaya yang hidup berkembang di lingkungan masyarakat perlu diidentifikasi dan di data. Sebagai fasilitator, usaha pemerintah juga fokus pada kegiatan menguatkan ekosistem budaya.
"Hal itu agar ada kesinambungan antara nilai kearifan lokal yang tumbuh dengan jatidiri mandiri masyarakat. Jawa Barat memiliki keanekaragaman karakter yang sarat dengan nilai-nilai budaya luhung," ucap Sjamsul Hadi.
Baca Juga: Kemendikbud Ristek Tunda Pembukaan Pendaftaran dan Seleksi Administrasi PPG 2022
Fari perspektif ketahanan budaya, menurut Sjamsul Hadi, kontribusi Indonesia juga sangat penting di tengah peradaban dunia. "Karenanya, usaha pemerintah dalam memajukan kebudayaan itu dilandasi tujuan mewujudkan Indonesia yang bahagia berdasar aneka ragam budaya yang mencerdaskan, damai, serta sejahtera," tutur Sjamsul Hadi.
Adapun program prioritas Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek tahun 2023 ini yakni pembangunan kawasan Muaro Jambi, Desa Pemajuan Kebudayaan, Perlindungan Warisan Budaya, Festival Qatar, Manajemen Talenta Nasional, IndonesiaTV, Advokasi Masyarakat Adat, Pekan Kebudayaan Nasional, pembenahan Museum Nasional, serta Gerakan Seniman Masuk Sekolah.
Sementara itu, pegiat budaya dari Subang, Ayi G Sasmita, berharap, sinergi program pemerintah dalam mengelola kebudayaan bisa benar-benar mengakomodasi kebutuhan masyarakat, umpamanya bagi mereka yang selama ini bergelut dalam budaya tradisi.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani, Dana Abadi Kebudayaan Tahun 2023 Dianggarkan Pemerintah Rp5 Triliun
"Iya, para pegiat kebudayaan kiranya juga harus mampu menguasai manajemen administrasi, dan paham perkara legalitas komunitas, misalnya. Namun di sisi lain pemerintah juga harus terus mendukung kehidupan budaya tradisi, jangan sampai terlalu dibebani soal legalitas-administrasi, harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada," ucapnya.
Sedangkan Dadan Nugraha dari Bandung Heritage mengatakan, aturan yang ada seperti undang-undang itu untuk melindungi dan menjadi pegangan, harus ada kejelasan tindak lanjutnya. "Persoalan selama ini di tataran implementasi, sering terjadi aturan hukum yang ada tapi tak ada kepatuhan, termasuk di bidang kebudayaan," ujar Dadan Nugraha. ***